BANGLI | patrolipost.com – Kabupaten Bangli telah meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Kini dikembangkan Kelurahan/Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
Dialog Pengembangan Kelurahan/Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak digelar di Museum Gunung Api Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli, Jumat (29/10/2022). Dialog tersebut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga.
Dialog diselenggarakan serangkaian acara Bimbingan Teknis Pengembangan Kelurahan/ Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak bagi perempuan perintis di Kabupaten Bangli. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli, bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Plt Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Indra Gunawan, Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Titi Eko Rahayu berserta jajaran. Hadir pula Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Direktur Institut Kapal Perempuan, Misiyah beserta Tim, Kepala Pusat Studi Undiknas Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, Ketua DPRD Kabupaten Bangli I Ketut Suastika, Ketua GOW Kabupaten Bangli Ny Suciati Diar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bangli Ny Suardini Giri Putra, Ketua Gatriwara Kabupaten Bangli Ny Ayu Sukma Suastika, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli Ida Ayu Gede Yudi Sutha, Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, Camat se-Kabupaten Bangli, Perbekel se- Kabupaten Bangli, peserta Bimtek dari TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Bangli, Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Bangli serta lainnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan, Kementerian PPPA dengan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, tidak akan bisa bekerja maksimal tanpa dukungan dari kementerian lembaga, begitu juga pemerintah daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota.
Di daerah-daerah, ketika perempuan berdaya dan pemenuhan hak perlindungan anak itu dilaksanakan dengan baik, itu tidak terlepas dari perspektif pada pimpinan daerah yang memang melihat bahwa perempuan dan anak adalah sumber daya yang harus dioptimalkan.
Secara nasional apa yang menjadi arahan presiden, pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional.
“Hal tersebut menjadi penting untuk membangun sumber daya perempuan dan anak, karena perempuan mengisi setengah populasi Indonesia dan anak mengisi sepertiga dari populasi Indonesia,” ungkapnya.
Bintang Puspayoga menyampaikan jika melihat beberapa sumber yang ada, ketika perempuan dan laki- laki diberikan kesempatan yang setara, maka ini adalah kunci dari kesejahteraan suatu negara. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang merupakan penerus tongkat estafet bangsa dan negara yang kita cintai.
“Pemenuhan hak pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan kepada perempuan dan anak tidak lagi menjadi pilihan, tetapi suatu keharusan yang harus kita lakukan bersama, termasuk para pimpinan daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, termasuk pemerintahan di akar rumput desa dan kelurahan,” tegasnya.
Pihaknya mengajak seluruh pihak berjuang bersama membangun komitmen, dengan gotong royong bergerak bersama demi mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia Maju.
Sementara itu, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan berbagai pembangunan sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali telah dilaksanakan di Kabupaten Bangli selama dua tahun kepemimpinannya. Baik dalam bidang infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan pariwisata, serta berbagai penyediaan layanan publik berbasis elektronik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan merupakan bentuk komitmen untuk terus berbenah, berlari mengejar ketertinggalan, menuju Bangli Era Baru yang segera kita wujudkan.
“Berbagai capaian penghargaan telah diraih Bangli, salah satunya adalah predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat pratama untuk pertama kalinya di tahun 2021 sebagai program pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak,” jelasnya.
Predikat ini tentu merupakan wujud kesungguhan dalam mengintegrasikan persamaan gender dan hak anak ke dalam tata kelola pemerintahan, yang tentu diawali dari tingkat kelurahan dan desa.
“Kelurahan dan desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya, khususnya bagi perempuan dan anak. Melindungi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak,” sambungnya.
Ditambahkan pula, terkait kegiatan dialog publik dengan tema Potensi Desa dan Kelurahan dalam Mewujudkan Kelurahan/Desa Ramah Perempuan Peduli Anak di Kabupaten Bangli dapat memberikan manfaat dalam pemecahan berbagai permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bangli. (750)
