JAKARTA | patrolipost.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 14 pejabat Kementerian Pertanian karena dugaan penyimpangan uang miliaran rupiah, sebagai langkah memperkuat tata kelola dan integritas lembaga guna memperkuat reformasi birokrasi pertanian dan menjaga kepercayaan publik.
“Ada 14 (pejabat) kami copot, ada eselon I, ada eselon II, ada eselon III, dan tidak diberi jabatan, sementara diperiksa. Pelanggarannya intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya,” kata Mentan di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Dia menyampaikan hal itu dalam jumpa pers usai melantik sejumlah pejabat eselon I dan eselon II lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) dan pejabat pimpinan tinggi pratama Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Amran menuturkan para pejabat eselon I, eselon II, hingga eselon III yang dicopot tersebut, saat ini sementara dinonaktifkan sambil menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan untuk memastikan fakta dan kejelasan dugaan pelanggaran.
Dia menegaskan pencopotan dilakukan bukan sebagai penghukuman akhir, melainkan upaya menjaga organisasi tetap berjalan berdasarkan prinsip keadilan, profesionalisme, serta sistem meritokrasi yang transparan demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih.
Menurut Amran, apabila pemeriksaan membuktikan adanya kerugian negara, kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk diproses sesuai aturan yang berlaku agar seluruh proses hukum berjalan secara adil dan transparan.
Namun, apabila pejabat yang diperiksa terbukti tidak melakukan kesalahan, Kementan memastikan akan mengembalikan posisi mereka bahkan memberikan kesempatan pengembangan karier berdasarkan kinerja sebagai bentuk penghargaan terhadap prinsip objektivitas dalam birokrasi.
Amran menyampaikan langkah tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah membersihkan birokrasi dari potensi penyimpangan sekaligus membangun budaya kerja yang mengutamakan integritas dan tanggung jawab untuk menghadirkan kementerian yang kuat ke depan.
“Menyimpang dan itu nilainya miliaran uang titik, indikasinya ya dugaan. (Tetapi) Ini kan baru dugaan, tetapi karena dugaan, itu kami ingin organisasi ini berjalan, sehingga langsung kami tindak,” tegasnya.
Dia menambahkan salah satu pejabat yang dicopot memiliki hubungan keluarga dekat dengannya, tetapi keputusan tetap dijalankan karena kepentingan negara harus menjadi prioritas utama sebagai bukti keputusan tidak dipengaruhi hubungan pribadi.
“Jadi kita harus sportif, meritokrasi. Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil pada mereka, meritokrasi, merit system, karena kalau tidak, kita sama juga beternak kejahatan, membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian,” ucap Amram.
Proses pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan tersebut diberikan waktu maksimal tiga bulan oleh Inspektorat Jenderal Kementan dengan harapan hasilnya dapat segera diketahui secara objektif dan memastikan penyelidikan berjalan dengan penuh kehati-hatian.
Lebih lanjut dia mengatakan pencopotan pejabat masih dapat berlanjut apabila ditemukan indikasi baru, karena pemerintah ingin memastikan seluruh jajaran Kementan mematuhi aturan, demi menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik.
Langkah bersih-bersih birokrasi ini, menurut Amran, merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem agar pencegahan penyimpangan dapat berjalan lebih efektif ke depan melalui pengawasan internal yang konsisten dan berorientasi pada pencegahan.
Amran menilai kejahatan tidak akan pernah berhenti sepenuhnya, sehingga pembangunan sistem meritokrasi dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci menjaga pemerintahan yang bersih untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyimpangan.
Dia menegaskan pula sistem harus menjadi panglima dalam organisasi, bukan kepentingan individu, sehingga setiap pejabat wajib bekerja sesuai ketentuan dan tanggung jawab serta memastikan seluruh pegawai menjalankan tugas sesuai aturan berlaku.
Kementerian Pertanian berharap langkah tegas tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat pelayanan pertanian melalui birokrasi yang profesional, adil, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan sektor pangan nasional yang berkelanjutan kuat. (ant/zar)
