DENPASAR | patrolipost.com – Terkait pertanggung jawaban Gubernur Bali Tahun 2022, Partai Golkar Bali memberikan beberapa catatan. Hal ini disampaikan dalam rangka lebih meningkatkan keberhasilan pembangunan Bali di masa yang akan datang. Begitu dikatakan Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry, Senin (12/6/2023)
Lebih jauh Sugawa Korry menjelaskan, dari sisi aspek pembangunan di bidang ekonomi, pemerintah daerah diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya pada sektor pertanian, mengingat NTP Bali tercatat baru mencapai 98,86 %, artinya petani Bali belum mampu memenuhi konsumsi rumah tangga dan biaya produksi.
“Perhatian untuk bantu petani tanaman pangan lebih ditingkatkan, begitu juga upaya mendorong produksi petani untuk eksport digalakkan, termasuk fasilitasi registrasi kebun kelompok petani. Dari sisi pertumbuhan ekonomi Bali yang posisinya masih dibawah nasional dan tingkat inflasi yang berada pada posisi lebih tinggi dari nasional, agar mendapat atensi dengan baik,” kata Sugawa Korry yang juga selaku Ketua DPD Golkar Bali.
Sedangkan dari sisi penyelesaian lingkungan, juga diharapkan mendapatkan prioritas penanganan, seperti penataan kawasan Danau Beratan, pengaturan pedagang dipinggir danau, bangunan yang menghalangi view danau agar ditata menjadi lebih baik. Begitu juga pelestaroian hutan lindung, khususnya di Jembrana 27.000 hektar hutan dijaga oleh tenaga yang sangat terbatas, tidak dilengkapi untuk pengawasan hutan yang memadai seperti drone dan tenaga pengawas profesional.
“Diharapkan ke depan, lebih diperhatikan, termasuk kawasan hutan dikabupaten lainnya,” katanya mengingatkan.
Khusus untuk kepemilikan Bank BPD Bali, Fraksi Golkar berharap, penyertaan modal Provinsi Bali lebih ditingkatkan, sehingga yang terbesar adalah saham provinsi, sebagaimana layaknya kedudukan Bank BPD adalah Bank BPD Provinsi Bali.
“Hal-hal tersebut merupakan catatan khusus dari Fraksi Golkar Bali, dan hal-hal lain akan disampaikan dalam pembahasan pada tingkat selanjutnya,” tutupnya. (*/wie)
