NEW DELHI | patrolipost.com – Sebuah kelompok Hindu India, Sabtu (27/1/2024) mengatakan beberapa masjid di India dibangun di atas kuil Hindu yang dibongkar. Hal ini tampaknya memperuncing perselisihan sektarian yang telah berlangsung selama beberapa dekade, hanya beberapa hari setelah sebuah kuil besar diresmikan di lokasi masjid yang hancur.
Komentar dari Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), induk ideologis dari partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, muncul setelah Modi dan ketua RSS memimpin peresmian kuil di lokasi masjid abad ke-16 yang dibongkar oleh seorang Hindu pada hari Senin lalu.
Perebutan klaim atas tempat-tempat suci telah memecah belah India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, yang memiliki populasi Muslim terbesar ketiga di dunia, sejak kemerdekaan dari pemerintahan Inggris pada tahun 1947.
Empat hari setelah kuil tersebut diresmikan di kota Ayodhya di bagian Utara, seorang pengacara dari para pembuat petisi Hindu mengatakan bahwa Survei Arkeologi India telah menetapkan bahwa sebuah masjid abad ke-17 di kota suci Hindu Varanasi, di daerah pemilihan parlemen Modi, telah dibangun di atas lahan seluas 100 hektar menghancurkan sebuah kuil Hindu. Namun Survei Arkeologi tidak memberikan komentar terhadap pernyataan tersebut.
Pada Jumat (26/1/2024) malam, pemimpin senior RSS Indresh Kumar mempertanyakan apakah masjid Gyanvapi di Varanasi dan tiga lainnya, termasuk yang dihancurkan di Ayodhya di lokasi di mana banyak umat Hindu percaya bahwa Lord Ram dilahirkan.
“Apakah kita harus menganggapnya sebagai masjid atau tidak, masyarakat di negara ini dan dunia harus memikirkannya,” kata Kumar mengutip Reuters dalam sebuah wawancara, merujuk pada situs-situs di Gyanvapi, Ayodhya, satu situs lainnya di negara bagian Uttar Pradesh, dan satu situs lainnya di Madhya.
“Mereka harus membela kebenaran, atau membela pihak yang salah?” imbuhnya.
Dalam reaksi pertama kelompok tersebut terhadap temuan Gyanvapi, Kumar berkata, “Terimalah kebenarannya. Adakan dialog dan biarkan pengadilan yang memutuskan.”
Mengajukan pertanyaan tentang masjid tidak berarti kelompok Hindu terdiri dari “gerakan anti-masjid”.
“Ini bukan gerakan anti-Islam. Ini adalah gerakan mencari kebenaran yang harus disambut baik oleh dunia,” tandasnya.
Kelompok Muslim Membantah di Pengadilan
Zufar Ahmad Faruqi, Ketua Dewan Wakaf Pusat Sunni di Uttar Pradesh mengatakan kelompok tersebut memiliki keyakinan pada pengadilan bahwa mereka akan mengambil tindakan yang benar.
“Kami ingin hidup rukun dan damai sekaligus menjaga monumen sebagaimana adanya,” ujarnya.
“Tidak ada yang bersifat politis dalam hal ini, kami berada di pengadilan dan menghadapinya secara hukum,” sambungnya.
Pembukaan kuil Ayodhya yang dipimpin Modi memenuhi janji Partai Bharatiya Janata yang telah berusia 35 tahun menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan Mei. Dia diperkirakan akan memenangkan masa jabatan ketiga berturut-turut, masa jabatan terlama sejak perdana menteri pertama India, Jawaharlal Nehru.
Penghancuran masjid Ayodhya memicu kerusuhan di seluruh India yang menurut pihak berwenang menewaskan sedikitnya 2.000 orang, sebagian besar Muslim. Kelompok Hindu selama beberapa dekade mengatakan bahwa penguasa Muslim Mughal membangun monumen dan tempat ibadah setelah menghancurkan bangunan kuno Hindu.
Hukum India melarang konversi tempat ibadah apapun dan mengatur pemeliharaan karakter keagamaan tempat ibadah seperti yang ada pada masa kemerdekaan, kecuali tempat suci Ayodhya. Mahkamah Agung sedang mendengarkan gugatan terhadap undang-undang tersebut.
Pengadilan pada bulan ini menghentikan rencana survei terhadap masjid lain yang berusia berabad-abad di Uttar Pradesh, negara bagian terpadat dan penting secara politik, untuk menentukan apakah masjid tersebut berisi peninggalan dan simbol Hindu. (pp04)
