BANGLI | patrolipost.com – Komisi III DPRD Bangli mendesak Pemkab dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur objek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai tumpuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja antara Komisi III bersama Dinas PUPR Perkim Bangli pada Senin (13/7/2026).
Menurut Anggota Komisi III DPRD Bangli I Wayan Subagan, jalan merupakan salah satu pendukung (sarana) pariwisata. Berkaca dari satu-satunya sumber PAD di Bangli dari sektor pariwisata, nah tentunya yang menjadi salah satu pendukung sektor ini adalah jalan.
“Oleh karena itu, kami meminta Dinas PU untuk melakukan perbaikan terhadap jalan menuju objek wisata baik itu yang ada di Kecamatan Tembuku, Kintamani, Susut dan lainnya yang mengalami kerusakan,” ujarnya.
Lanjut Subagan, berkaitan dengan kendala kewenangan perbaikan jalan apakah itu dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, hingga kewenangan desa, pihaknya di Komisi III nantinya bersedia mendampingi Dinas PU untuk melakukan audensi dan berkoordinasi baik itu ke Provinsi maupun ke Pusat.
“Sehingga dengan upaya yang dilakukan, kerugian pariwisata akibat kerusakan jalan bisa segera teratasi. Itu yang menjadi penekanan kami, agar ruas ruas jalan rusak menuju objek wisata bisa dibenahi,” ungkap Politisi PDI Perjuangan asal Bangkiang Sidem, Tembuku ini.
Selain itu, pihaknya juga meminta Dinas Pariwisata untuk lebih intens mengali sumber potensi pendapatan sektor pariwisata yang masih banyak belum terjamah, utamanya retribusi dari pariwisata. Kata Subagan, saat ini di Bangli kan banyak wisata mobil jep yang naik Gunung Batur, jumlahnya hampir ratusan.
Kalau saja satu jeep kena retribusi sebesar Rp50 ribu, bisa dibayangkan berapa jumlah pendapatan daerah.
“Maka dari itu, kami mendorong Pemkab untuk segera membuat peraturan terkait pungutan retribusi. Dan juga memonitor potensi kebocoran-kebocoran pungutan retribusi,” kata Subagan.
Hal senada juga diutarakan Anggota Komisi III lainnya, Ida Bagus Santosa. Ia mengatakan, selaku wakil rakyat pihaknya mengingatkan terkait perbaikan jalan di tahun 2027, Lebih penting lagi koordinasi dari Dinas PU harus dilakukan agar informasi yang ada di masyarakat tidak bias. Semisal adanya perbaikan ruas jalan yang belum tuntas di Sala dan jalan Wisata Pucak Demulih.
Politisi Golkar ini juga menyoroti tidak adanya petugas PNS di loket pungut, hanya tenaga kontrak dengan berpakaian bebas sehingga kesan kurang elok. Ada kesan dari para wisatawan apakah pungutan resmi atau tidak resmi.
“Kalau berbicara PAD Bangli tentu semua penunjang yang ada harus benar-benar memadai,” kata Politisi Partai Golkar ini.
Kesimpulan dari rapat yang berlangsung hampir 4 jam tersebut yakni agar ruas jalan kabupaten menuju ke objek pariwisata menjadi sekala prioritas perbaikan. Sedangkan perbaikan ruas jalan kewenangan Provinsi maupun Nasional agar segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dan konsultasi sesuai arahan.
Terkait retribusi, Komisi III meminta Disparbud segera melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas pungut yang jumlahnya 95 orang, termasuk penambahan fasilitas umum seperti toilet dan penambahan anjungan.
“Masalah anggaran ke depan akan kami kawal dan perjuangkan terutama yang berskala prioritas. Oleh karena itu, akan dilaksanakan rapat kerja kembali terkait perencanaan anggaran 2027 dan evaluasi kegiatan tahun 2026,” ujar I Wayan Darsana.
Sebelumnya, dalam rapat kerja tersebut, Kepala Dinas (Kadis) Dinas PUPR-Perkim Dewa Agung Putra Suryadarma menyampaikan untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak tentu harus melihat dari status jalan tersebut apakah berstatus jalan Nasional, Provinsi atau Kabupaten.
“Kewenangan kita hanya jalan yang berstatus kabupaten, jika ada jalan baik itu berstatus Provinsi atau Nasional yang rusak kita hanya melakukan koordinasi saja, kalau kita yang lakukan perbaikan akan salahi aturan,” ucapnya.
Sedangkan, Kadis Parbud Bangli I Wayan Dirgayusa tak menampik masih banyak terdapat kebocoran pungutan retribusi, salah satunya menuju objek wisata Penelokan. Hal itu ulah dari para driver melalui jalan tikus. Sebagai antisipasi, kini pihaknya sudah menambah tempat pos cabang retribusi sebanyak 4 buah. Yang mana awalnya ada 5 pos induk kini menjadi 9 pos pungutan retribusi.
“Sejak awal bulan Juni pos tersebut beroperasi, imbasnya pendapatan retribusi meningkat dari sebesar Rp 25 juta per hari menjadi Rp 42 juta per hari,” sebut Dirgayusa.
Untuk meningkatkan PAD, pihaknya tetap meminta saran dan masukan dari Anggota DPRD Bangli. “Mengingat semua pencapian tidak terlepas dari dorongan dan perhatian berbagai pihak tak terkecuali wakil-wakil rakyat di lembaga legislative,” ujar Dirgayusa. (750)
