BANGLI | patrolipost.com – Dibukanya kepariwisataan Bali oleh pemerintah mulai membuahkan hasil positif terhadap capaian Pajak Hotel dan Restaurant (PHR) Kabupaten Bangli. Hingga pertengahan tahun 2022, realisasinya telah melampaui target.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris BKPAD Kabupaten Bangli I Dewa Dewa Meranggi Adnyana, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan DPRD Bangli belum lama ini.
Menurut Dewa Meranggi untuk pajak hotel dari target Rp 220 juta, sementara realisasinya hingga pertengahan tahun ini mencapai Rp 323 juta lebih. Demikian pula, pajak restoran yang ditarget Rp1,6 miliar realisasinya telah mencapai Rp 2,1 miliar.
”Realisasi PHR telah melampaui target,” ujarnya.
Kata Dewa Meranggi, selain telah dibukanya kepariwisataan oleh pemerintah, capain tersebut tidak lepas dari berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah Bangli dibawah kendali Bupati Sang Nyoman Sedana Arta.
Dalam mengoptimalkan PHR pihaknya menempatkan petugas pengawas pajak di sejumlah wajib pajak (WP). “Petugas pengawas pajak ini tidak sekadar duduk manis, namun petugas mencatat dan memfoto bill transaksi di restoran untuk selanjutnya dilaporkan. Itu nantinya dicocokkan dengan pajak yang dibayar oleh wajib pajak,” sebut Sekretaris asal Banjar Belumbang ini.
Lanjut Dewa Meranggi untuk petugas pengawas jumlahnya sebanyak 22 orang dan bekerja tiap hari, tanpa ada hari libur.
“Kunjungan wisatawan ke Kintamani justru membludak pada hari libur, makanya petugas kita tidak ada yang libur,” sebutnya.
Berkaitan dengan penempatan petugas ini, pihaknya kini justru dihadapkan dengan permasalah anggaran. Dimana untuk anggaran BBM untuk petugas pengawas ini tidak mencukupi. Karena itu, pihaknya telah melakukan penggeseran anggaran, tetapi masih saja kekurangan. Meski kekurangan anggaran BBM, petugas pajak di restoran tetap menjalankan tugas.
“Kita akan mohon tambahan anggaran di anggaran perubahan APBD. Kita harap pihak DPRD bisa menyetujuinya,” harapnya.
Di sisi lain Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada sangat mengapresiasi kinerja BKPAD, karena telah bisa lamapui tagert PHR.
“Memang masih ada yang belum mencapai target, namun kita sangat mengapresiasi kinerja BKPAD,” jelasnya.
Terkait dengan kekurangan anggaran, baik Nyoman Budiada dan I Komang Carles, sepakat akan mengawal tambahan anggaran yang akan diajukan dalam APBD Perubahan 2022.
”Kami sangat setuju penambahan anggaran BBM untuk petugas pengawas pajak. Apalagi kehadiran petugas ini mampu meningkatkan PHR, malahan dalam kurun waktu setengah tahun sudah melampaui target,” ujarnya. (750)
