BANGLI | patrolipost.com – Penanganan pademi Covid-19 yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangli dituding belum optimal. Indikatornya, jumlah pasien terpapar dan yang meninggal dunia semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Hal ini diungkakan Fraksi PDI-P dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengar pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2020, Selasa (29/9/2020).
Rapat Paripuran yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada dan pihak eksekutif dihadiri Sekda Ida Bagus Giri Putra tersebut, Fraksi PDI-P melalui pembicaranya Sang Nyoman Wijaya mengatakan, fakta- fakta yang dilihat di lapangan penanganan kesehatan yang dilakukan Pemkab Bangli belum berjalan optimal. Padahal menurut para ahli “salus populi suprema lex esto” yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.
“Sehingga belanja di bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas. Penanganan pandemi Covid-19 harus menjadi skala prioritas dari pemerintah,” ujarnya.
Selain itu Fraksi PDIP meminta untuk belanja pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 merupakan penyesuaian APBD Induk tahun 2020 yang telah dilakukan refocusing sebanyak empat kali oleh kepala daerah. ”Untuk belanja pada perubahan APBD 2020 selain untuk penanganan Covid-19 juga diperuntukan untuk menyelesaikan belanja yang direfocusing,” kata Sang Nyoman Wijaya.
Sementara Fraksi Partai Demokrat lewat pembicaranya I Made Krisnawa menyampaikan pandemi Covid-19 di Bangli belum ada tanda-tanda penurunan. Oleh karena itu pihaknya berharap belanja daerah difokuskan pada penanggulangan penyebaran Covid-19.
Disamping itu Fraksi Demokrat menyinggung terkait perubahan prilaku kehidupan akibat terjadinya pandemi Covid-19, khususnya di bidang pendidikan. Dimana pembelajaran dengan sistem daring banyak sekali kendalanya yang dihadapi, baik itu oleh pendidik, anak didik serta orangtua didik.
”Kami sering mendapat keluhan dengan perubahan system pendidikan lewat daring, untuk itu pemerintah wajib mencarikan solusi dan mengambil langkah-langkah yang konstruktif terhadap persoalan dunia pendidikan pada masa pandemi Covid-19,” tegas politisi asal Desa Awan, Kecamatan Kintamani ini.
Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 dan fenomena masyarakat yang trauma dan enggan memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan akibat takut ditetapkan terjangkit Covid-19.
”Kami ingin tahu langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menuntaskan permasalah tersebut,” jelas Made Krisnawa. (750)
