BANGLI | patrolipost.com – Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yuda mendesak eksekutif untuk melakukan pengadaan seragam endek bagi Aparatur Siipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkab Bangli. Pengadaan seragam endek selain sebagai bentuk penghargaan kepada ASN, juga penjabaran dari Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endek Bali/kain tenun tradisional Bali.
Menurut Satria Yuda, hampir dua belas tahun lebih kalangan ASN tidak mendapat seragam. Dengan adanya SE Gubenur maka dipandang tepat kalau eksekutif melakukan pengadaan kain endek bagi ASN. ”Sudah lama ASN di Bangli tidak mendapat kain untuk seragam, di satu sisi kalangan ASN berharap mendapat seragam kerja, oleh karena itu kami mendesak bupati memikirkan pengadaan seragam endek,” ujarnya, Rabu (5/5/2021).
Pengadaan seragam endek bertujuan untuk menumbuh kembangakan kerajinan endek yang nota bene merupakan warisan leluhur. Lanjut politisi dari PDI-P ini untuk desain sergam kain endek harus menggambarkan kearifan lokal Bangli yakni bersentuhan dengan mascot Bangli.
”Untuk desain bisa Bunga Pucuk Bang atau Pura Kehen,” ungkap anggota dewan dua periode ini.
Disinggung terkait anggaran untuk pengadaan seragam endek, memang pengadaan kain tenun endek membutuhkan anggran yang besar dengan jumlah ASN sebanyak 4.609 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 1.682 orang membutuhkan anggaran yang besar. Melihat banyaknya program yang menjadi skala prioritas, seperti penanganan Covid-19 maka untuk pengadaan bisa dilakukan secara bertahap. Jika tahun ini tidak bisa untuk pengadaan maka di tahun 2022 bisa dilakukan pengadaan secara bertahap.
“Bangli menuju era baru dengan program yang bersentuhan bagi ASN, sehingga penjabaran visi dan misi Bupati dapat berjalan dengan baik,” ungkap Satria Yuda.
Terpisah Bupati Sang Nyoman Sedana mengatakan sedang merencanakan pengadaan kain tenun endek bagi ASN. Tentu untuk pengadaan melihat juga kondisi keuangan daerah. ”Sudah direncanakan pengadaan kain tenun endek bagi ASN, tapi kita sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.” ujarnya singkat. (750)
