SINGARAJA | patrolipost.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali membidik kasus penyimpangan keuangan daerah untuk sewa rumah dinas (Rumdis) jabatan Sekda Kabupaten Buleleng. Sewa rumah jabatan itu dianggarkan melalui APBD sejak tahun 2014 hingga 2020 dengan nilai lebih dari 800 juta.
Sewa rumah jabatan yang terletak di Jalan Kumbakarna kawasan LC Bhaktiseraga, Singaraja itu dianggarkan melalui APBD terhitung sejak tahun 2014 hingga 2020 dengan perjanjian sewa menyewa antara PPK (Pejabat Pelaksana Kegiatan) pada Sekda Kabupaten Buleleng dengan pemilik rumah yang menjadi objek sewa rumah jabatan.
“Dugaan kerugian negara akibat kasus itu mencapai Rp 836.952.318,” ujar Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali Zuhandi.
Atas kasus itu, apa kata Sekda Kabupaten Buleleng Gede Suyasa? Menurut pengganti Sekda sebelumnya, Dewa Ketut Puspaka ini, akan melakukan analisa bersama bagian hukum sembari menghormati proses hukum yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Suyasa mengatakan, akan melakukan analisa bagian mana yang menjadi persoalan hukum seperti yang disoal oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Terlebih selama ini, menurut Suyasa, Kabupaten Buleleng secara berurutan mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
”Kalau dilihat dari sisi penganggaran itu sudah ada di dalam Perda APBD, kemudian termasuk penjabaran APBD. Ini yang perlu didalami lagi bagian mana yang menjadi sebuah masalah di dalam pelaksanaan sewa rumah Sekda itu. Kita menghormati dan mengembalikan ke proses hukum,” jelas Suyasa, Kamis (18/3/2021).
Berdasarkan regulasi, pemberian dana sewa rumah jabatan tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 tahun 2006. Dalam aturan itu disebutkan bahwa pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah rumah jabatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah dan Sekda. Jadi, untuk pemerintah daerah yang tidak menyediakan rumah jabatan, penyediaannya dilakukan melalui sewa.
Sedangkan di Buleleng, kata Suyasa, baru memiliki rumah jabatan Bupati dan untuk Wakil Bupati dan Sekda belum memiliki rumah jabatan. ”Yang sedang kita analisa pada bagian hukum apakah rumah jabatan itu bersifat spesifik atau administrasi umum,” tandasnya.
Sementara itu hasil penelusuran media ini terkait anggaran dana sewa rumah jabatan Sekda Buleleng, ditemukan sejumlah regulasi telah mengaturnya. Bahkan dalam proses sewa menyewa rumah itu tertera data penganggaran sewa rumah jabatan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah telah masuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang APBD Buleleng dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
Dalam penjabaran APBD dalam belanja sewa rumah tertuang dalam DPA SKPD tercatat sejak tahun anggaran 2012. Salah satunya berdasarkan DPA 2020 No.I.20/03/915/20/DPA/2012, nilai sewa Rp 96.000.000 dengan sewa perbulan sebesar Rp 8.000.000.
Selain regulasi tersebut, sewa menyewa rumah jabatan Sekda diperkuat melalui beberapa Peraturan Bupati (Perbup) yang telah diterbitkan. Dalam konteks ini ada 4 Perbup yang telah diterbitkan sejak tahun 2012. Dimulai dari Perbup No.4 /2012 hingga Perbup No.75/2015 tentang biaya sewa milik rumah jabatan untuk Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
Selain terdapat surat perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dan pemilik rumah, terdapat sejumlah Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan rumah jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng. Diantaranya, SK Bupati No.012/1040/Hk/2012 tentang penetapan rumah di Jalan Kumbakarna kawasan LC, Singaraja sebagai rumah jabatan Sekda Buleleng.
Soal SK terkait penetapan rumah jabatan Sekda tersebut, Bupati Buleleng telah menerbitkan sebanyak 7 SK hingga tahun 2018 dengan isi yang sama seperti SK pertama sewa menyewa rumah jabatan Sekda diterbitkan. (625)
