MANGUPURA | patrolipost.com – Dalam 6 tahun terakhir Kementerian ATR/BPN mencatat 108,5 juta bidang tanah telah terpetakan. Ditargetkan, akhir 2025 seluruh bidang tanah telah terpetakan.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, kementerian yang dipimpinnya mendapat kewenangan mensertifikasi 126 juta bidang tanah, atau setara dengan 693.000 km persegi.
“Sisanya masih 62 juta bidang yang akan diselesaikan tidak lebih dari 10 tahun,” kata Hadi Tjahjanto dalam Asia Pasific Geospatial Forum (APGF) di Badung, Bali, Senin (6/11/2023).
Untuk mengejar target tersebut, Hadi Tjahjanto mengatakan, pemetaan akan dilakukan dengan teknologi drone. Sehingga setiap bidang tanah dapat dipetakan secara fotografis beresolusi tinggi.
“Pemanfaatan drone akan lebih dioptimalkan tidak hanya untuk pemetaan dua dimensi saja tapi akan dikembangkan juga untuk keperluan 3 dimensi,” jelas Hadi Tjahjanto.
Sementara, dalam forum APGF yang dihadiri 51 negara di Asia Pasifik itu, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengatakan, data informasi geospasial digunakan untuk mendukung penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dilaksanakan oleh kementerian ATR/BPN.
Selain itu, Aris menambahkan, juga digunakan untuk menunjang investasi dan pembangunan di Indonesia melalui perizinan online single submission (OSS).
“Data geospasial ini dipakai untuk penanggulangan bencana, evakuasi, dipakai untuk sistem informasi pelayanan kesehatan, maupun ketersediaan air bersih,” jelas Aris.
Dijelaskan, dalam pertemuan selama lima hari di Bali ini, diharapkan memberikan peluang negara di Asia Pasifik untuk berpartisipasi dan melakukan investasi di Indonesia. Terutama, dalam industrialisasi geospatial information di Indonesia.
“Pengelolaan informasi data geospasial di Indonesia sudah advance. Itu akan mendukung proses investasi, dan memberikan peluang untuk negara di Asia Pasifik,” kata Aris Marfai. (pp03)
