DENPASAR | patrolipost.com – Pasca penutupan TPA Suwung, permasalahan sampah semakin runyam di Bali, khususnya di Kota Denpasar dan Badung. Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali (Forkom SSB) menyebut rata-rata sampah organik yang dibawa truk-truk milik Forkom SSB 800 ton per hari dengan 65 persennya sampah organik.
Dengan kata lain ada 600 ton sampah jenis ini yang tidak bisa masuk TPA Suwung dan harus dibawa ke pengolahan atau diolah di rumah tangga dengan teba moderen atau tas komposter.
“Semua sudah antre-antre sampai ditolak-tolak, seperti di Sesetan ada juga sampah masyarakat Sesetan yang bisa dibuang ke TPS3R tapi antre seperti orang mencari sembako. Kemarin saya telepon wali kota dan kepala UPT, mereka sudah bilang habis akal. Mereka sudah kelebihan muatan,” ucap Ketua Forkom SSB I Wayan Suarta.
Suarta menyatakan memahami beban pemerintah daerah di tengah sulitnya membuang sampah organik.
“Sesungguhnya pemerintah kita kota/kabupaten dan provinsi mereka tidak mampu tetapi karena sudah disodori aturan pasal ini itu melanggar pencemaran di TPA Suwung, jadi mereka ketakutan dan menekan ke bawah,” ujarnya.
Suarta mengatakan imbas dari kebijakan pembatasan sampah organik masuk TPA Suwung sejak awal April 2026 ini berujung pada penuhnya TPST sehingga swakelola tidak bisa membuang sampah dari masyarakat.
Ia menjelaskan jika rata-rata di TPST Kertalangu sampah yang bisa diolah 30 ton, TPST Tahura 15 ton, dan TPST Padangsambuan 15 ton, maka hanya 60 ton sampah organik yang bisa dicacah setiap harinya.
Selain sulit untuk mengolah seluruh sampah organik, Forum SSB juga menyadari hasil cacahan sampah juga tidak bisa keluar dari TPST karena tidak adanya pembuangan atau pihak yang mengambil.
Jika dibebankan kepada mereka, swakelola juga tidak memiliki gudang yang cukup untuk penyimpanan sementara, hingga akhirnya banyak sampah yang tidak bisa diambil di rumah-rumah warga.
“Saya pikir ke depan tidak lama lagi akan menjadi masalah besar di masyarakat, apalagi jauh-jauh hari banyak sampah masyarakat tertumpuk dan banyak yang membakar juga,” kata Suarta.
Namun ia menyadari pimpinan daerah mana pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah sampah ini apabila tidak memiliki lahan luas dan teknologi pengolah.
“Ini tergesa-gesa dipaksakan, di daerah lain juga tidak ada seperti itu, kalau begitu kan lebih baik semua ditutup aktivitas pembuangan sampahnya, apalagi seperti di Bantar Gebang ada masalah berapa orang itu meninggal tapi tidak kenapa-kenapa disana,” ujarnya.
Jika kondisi ini terus dipaksakan, Forkom SSB takut selain kepada masyarakat masalah ini juga berimbas ke pariwisata Bali.
Apalagi, anggota swakelola sampah mulai putus asa dan menjual motor bak mereka satu persatu karena merasa percuma tidak tahu harus membawa sampah kemana.
“Sudah putus asa, ada yang sudah berhenti ada yang sekadar dia bisa ambil ya dia ambil, takutnya sampah masyarakat tidak ada yang mengangkut karena sudah bermasalah, tumpukan sampah ada dimana-mana akhirnya yang rugi kita semua termasuk pemerintah, masyarakat, pariwisata,” kata Suarta. (ant/zar)
