Mendes PDT Bantah Kopdes Merah Putih Matikan Usaha Toko Warga di Desa

mendes2x
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto pada Seminar Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih (KDKMP) di Makassar, Selasa (4/08/2026). (Antara)

MAKASSAR | patrolipost.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membantah kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk mematikan toko kelontong yang ada di daerah, terutama di tingkat desa dan kelurahan.

Bantahan itu disampaikannya terkait banyak info di media sosial yang menarasikan kehadiran Kopdes Merah Putih mematikan usaha warga. Narasi itu tidak hanya ditujukan kepada dirinya selaku Mendes, tapi juga Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Bacaan Lainnya

“Menutup warung-warung warga di desa adalah berita bohong atau hoaks. Informasi tersebut dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI), dan kami bersama Bapak Menko sudah melaporkannya ke Mabes Polri. Hal itu sama sekali tidak benar,” urainya pada Seminar Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih (KDKMP) di Makassar, Selasa (4/8/2026).

Dia menyebut kerja-kerja Menko Pangan adalah bagian dari pejuang rakyat kecil dan pejuang UMKM, sehingga diakui sangat tidak mungkin warung-warung kecil yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pedesaan akan ditutup.

“Demikian pula isu larangan berdagang dalam radius dua kilometer, itu juga tidak benar dan merupakan berita bohong,” katanya kembali menegaskan.

Maka dari itu, sosialisasi terkait hal tersebut juga disampaikan pada seminar yang menghadirkan sekitar 10 asosiasi desa di Sulawesi Selatan. Di antaranya Apdesi Merah Putih, Apdesi, Papdesi, Aksi, Gema Desa Nuswantoro, Kompakdesi, Abpednas, DPN PPDI dan lainnya

Kemendes PDT memiliki kepentingan yang sangat besar dalam pengembangan koperasi desa, sebab sumber daya yang digunakan bersumber dari dana desa.

Yandri mengajak semua pihak yang hadir untuk memastikan koperasi ini berhasil dan berjalan dengan baik. Tujuannya, untuk mewujudkan Asta Cita Presiden RI, yakni membangun Indonesia mulai dari desa dan dari lapisan terbawah, agar pemerataan ekonomi sekaligus penurunan angka kemiskinan benar-benar tercapai, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Saya memohon kepada seluruh kepala desa, anggota BPD, perangkat desa yang hadir di sini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung, untuk sama-sama meluruskan informasi ini ke masyarakat luas. Mari kita jaga bersama agar tidak ada keraguan yang tidak berdasar,” urainya. (ant/zar)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *