DOHA | patrolipost.com – Para pemimpin dunia memuji Qatar karena menjadi perantara gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Namun, Qatar sendiri menggandakan upaya mediasi mereka, khawatir gencatan senjata akan gagal sebelum dimulai.
Diberitakan reuters, gencatan senjata dan perjanjian untuk mendampingi pertukaran tahanan dan sandera dirumuskan secara longgar. Para perunding negara kecil di Teluk tersebut mengetahui bahwa Israel dan Hamas belum sepakat mengenai kapan, atau bagaimana gencatan senjata dan pertukaran akan dimulai. Hal itu disampaikan beberapa sumber di Qatar, Wilayah Palestina dan Mesir yang mengetahui perundingan berisiko tinggi di Doha, Kamis (30/11/2023).
Semua poin dalam perjanjian tersebut perlu diklarifikasi dan memastikan bahwa poin-poin tersebut memiliki arti yang sama bagi Israel dan Hamas.
Misalnya, pihak Israel telah berjanji untuk “memarkir” tank-tank yang mereka gunakan di dalam Jalur Gaza, namun tidak ada seorang pun yang sepakat mengenai apa maksud dari tindakan tersebut di lapangan.
Salah satu perunding utama Qatar, diplomat Abdullah Al Sulaiti, merasa khawatir.
“Saya pikir kami akan kehilangan hal itu dan perjanjian itu tidak akan berhasil,” katanya dalam sebuah wawancara.
Untuk tetap fokus, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani telah menyelesaikan agendanya, membatalkan rencana perjalanan ke Moskow dan London.
Di dalam salah satu kantornya di Doha pada Rabu 22 November, Sheikh Mohammed memulai putaran baru perundingan hanya beberapa jam setelah gencatan senjata diumumkan.
Dalam pertemuan utama perdana menteri terdapat pimpinan Mossad, David Barnea, yang telah terbang dari Israel setidaknya untuk ketiga kalinya sejak awal perang, dan delegasi perwira intelijen Mesir. Warga Qatar menggunakan ruangan terpisah untuk menelepon delegasi Hamas yang masih berada di kantor vila mereka di seberang kota.
Kementerian luar negeri Qatar mengatakan kepada wartawan bahwa Hamas dan Israel bernegosiasi di Doha hingga “pagi hari” tanggal 23 November dan menyetujui rencana untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata pada hari berikutnya.
Kisah ini mengungkapkan rincian pertemuan penting tersebut, yang berlangsung selama sembilan jam dan dijelaskan di sini untuk pertama kalinya. Hal ini juga memberikan gambaran sekilas tentang pendekatan kuat yang digunakan oleh Qatar untuk mempercepat perundingan antar-jemput antara apa yang oleh seorang pejabat yang terlibat dalam perundingan disebut sebagai “dua pihak yang tidak memiliki tingkat kepercayaan satu sama lain.”
Kementerian Luar Negeri Qatar, Departemen Luar Negeri AS, dan kantor politik Hamas di Doha tidak menanggapi pertanyaan rinci untuk artikel ini. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mengawasi Mossad, menolak berkomentar.
Daripada sekadar menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain, pendekatan Qatar dalam melakukan mediasi adalah dengan bersikap proaktif dan mengerahkan upaya mereka dalam negosiasi.
Doha telah menggunakan taktik tersebut untuk mendorong solusi guna menutup kesenjangan tuntutan antara Israel dan Hamas, terutama ketika para perunding menangani masalah sensitif sandera menjelang pengumuman gencatan senjata pertama. (pp04)
