JAKARTA | patrolipost.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ‘dikuliti’ Komisi XIII DPR RI terkait kinerjanya selama lebih dari 100 hari menjabat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pigai dinilai minim aksi dan tidak terlihat di lapangan, khususnya dalam menyikapi terjadinya pelanggaran HAM di beberapa daerah.
Kritik tajam terhadap menteri yang penah meminta anggaran Rp 20 triliun itu dilontarkan dalam rapat kerja di Gedung DPR RI Senayan, Rabu (5/2/2025). Salah satu kritik datang dari Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI-P Siti Aisyah.
Menurut Siti Aisyah, awalnya dia memiliki harapan besar terhadap Pigai jika menilik dari rekam jejaknya sebagai pegiat HAM. Namun, ia kecewa sebab belum melihat tindakan konkret dari kementerian yang dipimpin Pigai.
“Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan,” ujar Siti Aisyah, dikutip dari tribunnews.
Politikus PDI-P itu juga menyinggung pernyataan Pigai yang sempat viral karena ingin mengajukan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM. Menurutnya, jumlah itu sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan Hak Asasi Manusia.
Akan tetapi, ia kembali mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat tak ada gebrakan yang dilakukan Pigai sejauh ini.
“Saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi,” kata Siti.
Tak hanya itu, Situ turut menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk konflik di Rempang Kepulauan Riau serta pembangunan pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Siti mempertanyakan ketidakhadiran Pigai dalam isu-isu tersebut.
“Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?” tanya Siti.
Sejalan dengan Siti, Anggota DPR RI Fraksi PKB Mafirion yang awalnya senang melihat kinerja Pigai saat di Komnas HAM periode 2012-2017, kini menyoroti perbedaan sikap sang menteri ketika sekarang menjabat sebagai Menteri HAM di kabinet Prabowo. Ia mengkritik Pigai karena belum terlihat turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan konflik di Rempang.
Mafirion mengatakan telah beberapa kali berpesan kepada Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin untuk berkunjung ke Rempang.
“Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya,” ujar Mafirion.
Dalam rapat tersebut, Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan selama lima tahun terakhir. Menurutnya, ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis akibat proyek strategis nasional (PSN).
Raja Faisal Manganju Sitorus dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan Pigai kurang vokal dalam isu-isu HAM yang seharusnya ia tangani.
“Kok sekarang setelah menjadi menteri kurang lantang, saya lihat,” katanya.
Dicecar banyak kritik, Natalius Pigai tak langsung merespons pernyataan para Anggota Komisi XIII dalam rapat kerja tersebut. Saat rapat kembali dilanjutkan setelah diskors, ia hanya berkata: “Saya kira ini pertemuan yang sangat kekeluargaan, ya. Enggak ada tegang-tegangan. Karena semuanya ini saya kenal.”
Ia kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari sejumlah fraksi dan menanggapi sisanya secara tertulis.
“Mohon izin, apakah selebihnya bisa saya berikan jawaban secara tertulis agar tidak membosankan?” kata Pigai.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara pun mengizinkan Pigai untuk memberikan jawaban secara tertulis. Menurut Dewi, hal tersebut memungkinkan jajaran Kementerian HAM untuk ikut berpikir dalam menyusun solusi atas berbagai permasalahan yang dibahas.
Kinerja Terburuk
Hasil survei Lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan Natalius menempati posisi pertama sebagai menteri kabinet Prabowo dengan kinerja terburuk. Hasil tersebut dirilis dalam studi Celios yang berjudul “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran”.
Menurut studi tersebut, kinerja Pigai mendapatkan nilai minus 113 poin. Ia juga masuk dalam lima besar kategori “Menteri yang perlu di-reshuffle” dan “Menteri/Kepala Lembaga yang tak terlihat bekerja”.
Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan Natalius Pigai di bidang HAM. Pigai dinilai kurang mengeluarkan kebijakan HAM yang terarah. Terobosannya pun dinilai kurang.
Dia juga terlibat beragam kontroversi. Tindakan Pigai yang kontroversial dianggap memicu respons negatif publik. Pigai juga dinilai sering membenturkan kewenangan lembaga lain selama menjadi Menteri HAM Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober silam.
Sebagai informasi, Celios melakukan survei berbasis expert judgment terhadap 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel berwawasan mendalam terhadap kinerja pemerintah.
Survei dilakukan kepada para jurnalis terpilih karena mereka memiliki akses dan kemampuan mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta mampu menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah. (807)
