SEMARAPURA | patrolipost.com – Pemerintah Kabupaten Klungkung siap mendukung dan menerapkan sistem pembayaran global (Global Budget) yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, untuk meningkatkan optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dalam menjalankan program tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di Kabupaten Klungkung.
“Kami Pemerintah Daerah tentu akan mendukung dan siap menerapkan Global Budget. Semoga dengan adanya program ini, pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung dapat berjalan dengan baik dan optimal,” ujar Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta saat menghadiri sosialisasi penerapan program Global Badget dari BPJS Cabang Klungkung di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Senin (11/1).
Untuk memuluskan program tersebut, Bupati Suwirta mengajak semua pihak untuk bersama-sama menanamkan sikap yang jernih, berfikir yang positif dengan niat yang tulus untuk mengajak masyarakat hidup sehat. Bupati juga menambahkan agar nantinya BPJS Klungkung bisa membuat sistem pelayanan yang baik, agar Klungkung semakin baik dalam sistem mengelola anggaran. Yang tidak kalah penting, kata Bupati Suwirta adalah RSUD Klungkung dengan Rumah Sakit Swasta juga harus bekerjasama yang baik dan tentunya tetap memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga nantinya tidak terjadi permasalahan disaat pasien berobat.
“Mari bersama-sama jaga komitmen dan kerjasama yang baik agar program ini bisa menghasilkan sebuah outpun maupun outcam yang maksimal,” imbuhnya.
Sementara, Kepala BPJS Cabang Klungkung, Endang Triana Simanjuntak mengatakan Global Budget merupakan salah satu sistem pembayaran rumah sakit berdasarkan pada anggaran atau sejumlah besaran biaya. Menurut Endang, Klungkung sebagai kabupaten pertama di Bali yang mengikuti pelaksanaan program tersebut. Yang mendasar dalam pelaksanaan program ini yakni peran FKTP sebagai gate keeper adalah salah satu kunci utama keberhasilan implementasi Global Budget. Maka diperlukan persiapan seperti kelengkapan sarpras yang memadai, SDM yang mumpuni dan waktu layanan (24 jam) untuk menunjang layanan kesehatan ditingkat primer. Selain itu, Rumah Sakit akan lebih selektif memilih pasien yang akan dilayani, apabila terdapat kasus non spesialistik atau bukan kasus non emergency diupayakan tuntas di FKTP. Karena semakin tinggi kasus yang dilayani di rumah sakit maka semakin besar budget yang akan dikeluarkan, sehingga dapat berdampak pada resiko kekurangan budget.
“Tugas dan fungsi tim monev juga harus memastikan kendali mutu, kendali biaya di semua fasilitas kesehatan (FKTP dan FKRTL) harus sejalan dengan kepuasan peserta, tanpa harus mengurangi kwalitas layanan,” sebutnya.
Selain itu, kata Endang Simanjuntak, potensi resiko yang dapat terjadi dengan implementasi Global Budget yakni FKTP belum siap/belum mampu/belum optimal dalam menangani kasus-kasus yang seharusnya tuntas di FKTP, sehingga peserta masih banyak yang dirujuk ke FKRTL. Potensi resiko lainnya yaitu rumah sakit menolak rujukan FKTP karena dianggap bukan kasus spesialistik/emergency, peningkatan kasus rujukan antar rumah sakit untuk menghindari kekurangan budget dan keluhan peserta/masyarakat karena pola pikir yang terbiasa berobat ke rumah sakit dan lebih nyaman ditangani oleh dokter spesialis. Untuk itu, menurut Kepala BPJS Endang Simanjuntak berharap pemerintah daerah mendukung melengkapi sarana prasarana dan SDM di FKTP dan memastikan optimalisasi layanan FKTP dan FKRTL sesuai dengan tupoksinya. Selain itu, rutin melakukan monev dan utilisasi review terfokus kepada faskes (FKTP/FKRTL) yang dianggap kurang dalam melaksanakan komitmen layanan.
Hadir dalam sosialisasi ini, Kepala Dinas Kesehatan Klungkung, dr Made Adi Swapatni, Dirut RSUD Klungkung, dr Nyoman Kesuma serta instansi terkait lainnya. (855)
