LABUAN BAJO | patrolipost.com – Bupati Manggarai Barat (Mabar) Edistasius Endi meminta semua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Manggarai Barat dapat berperan sebagai pengecer pupuk subsidi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi di tengah masyarakat.
Saat menghadiri acara pelantikan BPD Golo Ndeweng, Desa Golo Ndeweng, Kecamatan Lembor Juni lalu, Bupati Edi Endi menyebut, langkanya pupuk bersubsidi terjadi bukan karena stok yang habis melainkan karena penyalahgunaan yang tidak tepat sasaran. Ditambah sejumlah faktor lain seperti petani tidak memiliki uang sehingga harus meminjam kepada rentenir dengan bunga yang tinggi. Kondisi yang sulit ini menyebabkan para petani susah mendapatkan pupuk subsidi.
Hal yang sama disampaikan Edi Endi saat menghadiri peringatan HUT Koperasi ke-77 di Desa Compang, Kecamatan Pacar, Selasa (30/7/2024). Dalam kegiatan ini, Edi Endi menyebut kehadiran BUMDes dapat mengatasi kesulitan para petani untuk mendapatkan pupuk.
Mekanismenya adalah dengan mengalokasikan sebagian Dana Desa sebagai modal awal untuk membayar pupuk bersubsidi.
“Sehingga tidak menunggu uang para petani untuk menebus, BumDes yang melakukan penebusan dari penyertaan modal tersebut. Setelah pupuk ada di gudang BumDes, baru para petani yang menebus pupuk tersebut,” kata Edi Endi.
Agar hal ini segera terwujud Edi Endi pun meminta setiap BUMDes yang ada di Kabupaten Manggarai Barat untuk menambahkan kegiatan Pengecer Pupuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
“Mulai hari ini agar BumDes yang ada dicek administrasinya, kalau belum memuat sebagai pengecer pupuk maka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) diubah. KBLI-nya disesuaikan dan dimasukkan supaya mereka bisa berperan sebagai pengecer pupuk,” sebutnya.
Selain terkait pupuk subsidi, Edi Endi juga meminta agar setiap BUMDes di Manggarai Barat menambahkan Usaha Simpan Pinjam dalam KBLI, dimana harapannya, BUMDes juga mampu berperan sebagai unit simpan pinjam bagi masyarakat. Harapannya agar para petani yang sedang membutuhkan uang memiliki alternatif pinjaman dibanding harus langsung ke rentenir.
Edi Endi menyebut terkait hal ini nantinya setiap BUMDes akan mendapatkan bantuan pendampingan dari sejumlah Dinas Teknis seperti Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
Bupati Manggarai Barat ini juga berharap agar keberadaan sejumlah koperasi di Manggarai Barat dapat menjadi mentor bagi BUMDes dalam menjalankan Usaha Simpan Pinjam.
“Saya minta dengan rendah hati kepada koperasi yang sudah mapan, mohon kesediaan waktu, tenaga, pikiran, agar pada saatnya berperan sebagai mentor di berbagai BUMDes dengan unit usaha simpan pinjam. Kalau saja itu mulai kita terapkan tahun depan, saya meyakini pertumbuhan ekonomi masyarakat di Manggarai Barat bakal melampaui pertumbuhan ekonomi nasional,” sebutnya.
Peristiwa kelangkaan pupuk sendiri mendapatkan atensi dari Mabes Polri. Melalui unit Satuan Tugas Khusus (Satgasus), Mabes Polri melakukan pemantauan penyaluran pupuk subisidi di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai pada Juni 2024.
Hasil temuannya diantaranya banyak petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi namun tidak bisa menerima karena belum terdaftar dalam sistem Elektronik Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). Hal ini disebabkan karena terdapat ketidakcocokan data NIK petani dengan data dinas Kependudukan dan Capil setempat.
Hasil temuan lainnya adalah keterbatasan jumlah kios pengecer yang ada di setiap wilayah. Untuk itu, Bupati Edi berharap agar kehadiran BUMDes sebagai pengecer mampu mengatasi persoalan ini.
“Kalau itu tidak dilakukan maka rentenir bertumbuh subur, maka kita bekerja hanya untuk membayar bunga uang kepada rentenir,” ujar Edi Endi.
Bupati Edi Endi juga mengungkapkan menindaklanjuti pertemuan dengan tim Satgasus Mabes Polri bersama Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, Kepala Dinas Pertanian, serta Kepala Dinas PMD, tim Satgasus Mabes Polri pada Oktober 2024 akan melakukan kegiatan monitoring KBLI BumDes yang ada di tiap desa serta mengecek kesanggupan desa mengalokasikan untuk penyertaan modal, baik untuk pupuk maupun usaha simpan pinjam. (334)
