SINGARAJA | patrolipost.com – Aliansi Mahasiswa Bali Utara Bersuara (Ambara) meminta pemerintah agar segera mengatasi carut marut tata kelola distribusi minyak goreng maupun BBM. Desakan itu mereka sampaikan melalui perwakilan rakyat di Gedung DPRD Buleleng.
Aliansi mahasiswa yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buleleng, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dan Ikatan Mahasiswa Lamongan, mendatangi Gedung Dewan, Jumat (22/4) dan diterima oleh Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.
Ambara dibawah koordinator Miftahul Anam menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah agar memberikan perhatian pada tiga hal yang mendesak dan serius untuk ditangani. Tuntutan Ambara yakni mengatasi persoalan kenaikan BBM dan menjamin ketersediaan BBM bersubsidi kepada para nelayan.
”Mengembalikan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sesuai dengan Permendag No 6 Tahun 2022, serta menghukum dengan seadil-adilnya pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka mafia minyak goreng,” tegas Ambara melalui Miftahul Anam.
Selain itu, aliansi mahasiswa juga mengingatkan pemerintah agar dalam pelaksanaan KTT G-20 mendatang tetap melibatkan UMKM dalam kerangka pemulihan ekonomi. ”Menuntut Pemerintah untuk melibatkan UMKM dalam perhelatan KTT G-20 yang akan diselenggarakan di Bali dalam rangka pemulihan ekonomi Bali,” ujarnya.
Sementara itu, menyikapi tuntutan aliansi mahasiswa itu, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengaku akan menjembatani tuntutan itu kepada pihak terkait. Seperti persoalan kenaikan BBM dan menjamin ketersediaan BBM bersubsidi kepada para nelayan, politisi PDIP ini mengaku akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Buleleng maupun Kelautan untuk membuka akses kemudahan dari SPBU kepada nelayan untuk mendapatkan BBM.
“Termasuk dengan Hiswana Migas juga akan kami koordinasikan agar nelayan lebih mudah mendapatkan BBM tanpa menyertakan rekomendasi dari dinas tertentu. Sepengetahuan saya nelayan sudah memiliki kartu nelayan dan cukup hanya memperlihatkan kartu itu saja agar dilayani sehingga nelayan tidak harus bolak balik,” kata Supriatna.
Menurut pria yang akrab disapa Supit ini, kewenangan itu yang bisa dilakukan di Buleleng untuk merespon desakan mahasiswa terkait dengan kemudahan akses BBM untuk para nelayan. Sementara tuntutan mahasiswa soal KTT-G 20 dan pelibatan UMKM, menurut Supit cukup menarik karena mahasiswa memiliki kepedulian yang tinggi terhadap UMKM.
“Dalam perhelatan G-20 sebaiknya tidak hanya memberikan ruang untuk pameran dan berdagang. Namun lebih dari itu isu-isu saoal UMKM agar bisa terselip keputusan yang menguntungkan UMKM yang jumlahnya ribuan hingga jutaan. Usulan ini juga akan kami teruskan kepada Gubernur,” tandasnya. (625)
