BORONG | patrolipost.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) melalui Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) menyelenggarakan koordinasi menurunkan angka stunting di aula KSP Kopdit Hanura, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Matim, NTT, Rabu (30/3/2022).
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Matim, Bonifasius Hasudungan mengatakan koordinasi bertujuan menyepakati langkah-langkah strategis mengidentifikasi dan menurunkan angka prevalensi stunting baik tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.
“Supaya bersama kita bahas dan satukan persepsi mengambil langkah tepat dan cepat untuk penurunan angka stunting di Matim,” jelasnya.
Sekda Boni Hasudungan meminta semua pihak mengawal program stunting di Manggarai Timur.
“Apalagi di wilayah pedesaan, tolong kades aktif berkoordinasi dengan petugas kesehatan supaya balita yang gizi buruk dan kurang gizi mendapatkan PMT dan program kesehatan lainnya agar tidak stunting.
Ingat penanganan stunting tidak instan. Pemda Manggarai Timur kini sedang berupaya untuk menurunkan kasus stunting hingga 10 persen,” ujarnya.
Sementara Kepala Badan (Kaban) Bapelitbangda Matim, Maksimus Ngkeros mengatakan stunting itu persoalan siklus manusia. Rapat Koordinasi yang diselenggarakan menurutnya adalah sebuah langkah mencari solusi yang tepat dalam menurunkan stunting.
“Dalam mencari solusi dan penanganan stunting dibutuhkan kesepahaman dan cara sederhana tapi profesional dalam mengatasinya. Saya berharap kita tidak lagi berpatok pada persen, tapi lebih fokus prioritaskan agar masalah stunting di Manggarai Timur menurun,” tegasnya.
Sementara itu, Kades Lembur Yon Baos mengungkapkan bahwa bicara stunting, itu omong regenerasi. Menurutnya, selama ini Pemerintah Desa telah menyediakan dana serta sudah menjalankan program penanganan stunting dengan baik setiap tahun.
“Saya pikir semua Pemdes di Manggarai Timur sudah menjalankan tugas sesuai aturan untuk tangani stunting. Baik itu menyangkut dana dan sosialisasi yang bekerja sama dengan petugas kesehatan,” pungkasnya. (pp04)
