SINGARAJA | patrolipost.com – Kebijakan Pemprov Bali meniadakan rapid test gratis di pintu masuk Pelabuhan ke Bali dikeluhkan para sopir angkutan logistik. Apalagi biaya yang dipatok untuk rapid test mandiri tergolong mahal untuk ukuran kantong para sopir.
“Kami keberatan dengan biaya rapid test tersebut. Kami harap pemerintah mempertimbangkan (digratiskan) untuk para sopir pengangkut logistik ke Bali, sehingga tidak mengurangi pendapatan kami sebagai sopir truk,” kata Bagiarta, mewakili Paguyuban Sopir Truk Jawa Bali, ketika mengadu ke DPRD Buleleng, Senin (22/6/2020).
Sejumlah sopir angkutan logistik mendatangi Gedung wakil rakyat Buleleng mengadukan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Mereka keberatan dengan kebijakan pemerintah yang meniadakan rapid test gratis dan membebankannya kepada para sopir.
Para sopir yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Truk Jawa-Bali dan Suka Duka Air Telaga sopir truk logistik Buleleng, diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna bersama Wakil Ketua Putri Nareni, beserta anggota DPRD Ketut Ngurah Arya, Nyoman Gede Wandira Adi, Hj. Mulyadi Putra dan Gede Wisnaya Wisna.
Juru bicara paguyuban sopir, Kadek Bagiarta mengatakan, penghasilan sebagai sopir paket Jawa-Bali kurang memadai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ditambah saat ini harus mengeluarkan biaya untuk rapid test sebagai syarat keluar masuk Bali yang biayanya selangit.
Bagiarta menyebutkan, biaya rapid test di Gilimanuk sebesar Rp 280 ribu berlaku untuk 7 hari, sedangkan rapid test di Buleleng sebesar Rp 350 ribu.
Sementara jubir dari Suka Duka Air Telaga sopir truk logistik Buleleng mengeluhkan kondisi yang sama. Bahkan mereka menyoal kebijakan Pemprov Bali tentang mahalnya biaya rapid test.
“Kami harap kebijakan pemerintah tidak memberatkan kami para sopir,” ucapnya.
Tak hanya itu, di hadapan anggota dewan mereka juga mengeluhkan soal keamanan dan fasilitas di terminal bongkar muat (cargo) Jalan Ahmad Yani, Singaraja. Menurutnya, lokasi itu rawan pencurian sehingga para sopir tidak berani meninggalkan truk saat menunggu antrean bongkar muat barang.
“Ada kesepakatan saat pemindahan barang dari Kampung Tinggi ke Jalan Ahmad Yani Baktiseraga. Jadi terkait dengan keamanan fasilitas terminal dan waktu izin bongkar masuk dalam kota agar bisa dilaksanakan sesuai kesepakatan,” ucap Sunarta.
Mendengar keluhan para sopir itu, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna berjanji akan berkoordinasi dengan Bupati Buleleng dan Satgas Covid-19 Buleleng.
“Kami akan koordinasikan dengan para pihak terkait keluhan para sopir angkutan logistik ini. Semoga ada jalan keluar dan dapat diterima oleh semua pihak baik itu para sopir, pelaku usaha dan pemerintah daerah,” tandasnya. (625)
