RUTENG | patrolipost.com – Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit SE MA menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Lahan (PPPL) Pembangunan Menara Telekomunikasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kantor BAKTI Kominfo, Jalan Gatot Subroto , Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2022).
Penandatanganan PPPL ini adalah rangkaian dari kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan BAKTI Kominfo dalam penyediaan layanan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T, yang sudah berjalan sejak tahun 2021.
Bupati Manggarai, pada kesempatan ini, menyampaikan ucapan terimakasih kepada BAKTI Kominfo yang telah membangun menara telekomunikasi, untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai.
Untuk diketahui jumlah menara telekomunikasi yang telah dibangun sebanyak 31 BTS (Based Transceiver Station) 4G, dan 2 BTS induk pada tahun 2021 serta 1 BTS eksisting pada tahun 2019.
Lebih lanjut, Bupati Hery menyampaikan beberapa persoalan yang terjadi di lapangan yang dikeluhkan oleh masyarakat sebagai dampak dari kehadiran BTS Bakti, seperti masih kurangnya kualitas sinyal dan internet, sehingga perlu mendapatkan informasi terkait hal ini.
Pada kesempatan itu pula, Bupati Hery, mengharapkan dukungan dan bantuan BAKTI untuk pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai.
“Kalau mungkin ada ruang dari BAKTI untuk bantuan pengembangan sumber daya manusia di Manggarai, tentunya di bidang ekonomi kreatif, dan apapun bentuknya, karena saat ini kami sedang berkosentrasi dalam pengembangan ekonomi kreatif, akan sangat berterimakasih,” harap Bupati.
Sementara itu, Direktur Layanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintah, Danny Januar Ismawan, menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam percepatan pengurusan administrasi Pinjam Pakai Lahan.
Direktur Danny juga menanggapi keterangan Bupati Hery, terkait ruang untuk pengembangan ekonomi kreatif di Manggarai.
“Tentu ada ruang Pak. Jadi setelah hadirnya infrastruktur, tugas lanjutan dari Bakti, bagaimana menjadikan infrastruktur ini bermanfaat. Lalu terkait konteks pengembangan SDM, saat ini kami memiliki beberapa program dan tentunya kami harus berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga tepat sasaran,” terangnya.
Dalam keterangannya pula, Denny menanggapi kesiapan para pelaku UMKM terhadap teknologi.
“Para pelaku UKM, kesiapan adopsi teknologinya tidak sesiap kita, kalau kita kasih sesuatu yang canggih sekalipun belum tentu sesuai dengan harapannya mereka. Jadi pendekatanya kita memang seperti bertanya apa kesulitannya dan itu yang akan langsung kita jawab,” imbuh Denny.
Denny mengakui, bahwa saat ini program pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM sudah banyak sekali.
“Program Pemerintah saat ini banyak sekali untuk pemberdayaan ekonomi kreatif, jadi ketika sudah terdata sistemnya, jadi tinggal mengharmonisasikan saja. Kita juga melakukan beberapa upaya, contoh digitalisasi e-commerce untuk melatih pelaku UKM di Manggarai. Namun kendalanya adalah logistik di wilayah Indonesia Timur itu susah dan mahal. Kami saat ini mencoba membenahi masalah supply chain itu antar kebutuhan dan produksi di wilayah regional,” jelasnya.
Sementara itu, terkait gangguan sinyal di wilayah beroperasinya tower BTS, Denny menjelaskan, hal tersebut ditangani dengan mengoptimalkan jaringan yang sudah ada, bukan dengan membangun menara BTS yang baru.
“Selama ini pemahaman masyarakat awam, ketika sinyal lemah atau terganggu itu solusinya pasti bangun BTS, padahal itu bisa dilakukan penguatan atau optimalkan jaringan yang sudah existing. Terkait ini kita perlu ada koordinasi dan evaluasi lanjutan,” tutupnya. (pp04)
