BANGLI | patrolipost.com – Sejumlah tokoh masyarakat Desa Jehem, Kecamatan Tembuku mendatangi gedung DPRD Bangli, Kamis (13/2/2025). Kedatangan tokoh masyarakat yang dikoordinir Kepala Desa Jehem I Nengah Tesan Darmayasa diterima Ketua DPRDB Bangli I Ketut Suastika.
Maksud dan tujuan tokoh masyarakat mendatangi gedung DPRD Bangli untuk mempertanyakan perbaikan jalan jebol di perbatasan antara Dusun Tambahan Kelod dengan Dusun Pasekan, Desa Jehem, Tembuku, Bangli.
Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Kadis PUPR Perkim Bangli Dewa Ngakan Widnyana Maya dan Camat Tembuku I Putu Sumardiana.
Ditemui usai pertemuan, Kepala Desa Jehem I Nengah Tesan Darmayasa mengatakan tujuan dari pertemuan ini tiada lain untuk menyampaikan kondisi bahu jalan perbatasan antara Dusun Tambahan Kelod dengan Dusun Pasekan yang jebol akibat terkikis air.
Sejatinya jebolnya bahu jalan tersebut sudah terpantau sejak tahun 2019, namun hingga kini belum mendapat penanganan dari pemerintah.
”Jalan tersebut berstatus jalan kabupaten, karena saking lamanya tidak mendapat penanganan kerusakan lebih parah dan terancam badan jalan akan amblas,” kata Tesan Darmayasa.
Lanjutnya jika badan jalan sampai amblas praktis dua dusun yakni Pasekan dan Pembungan akan terisolir. Mengantisipasi hal tersebut maka atas inisiatif sejumlah tokoh masyarakat mendatangi gedung DPRD Bangli.
”Harapan masyarakat tentu bahu jalan yang longsor segera dapat penanganan,” ungkap mantan Camat Tembuku ini.
Sementara Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika mengatakan kondisi bahu jalan yang jebol sudah barang tentu sangat mengkhawatirkan masyarakat. Solusi jangka pendek yang bisa dilakukan yakni Dinas PUPR Perkim bersama masyarakat akan melakukan kegiatan gotong royong.
“Sambil menunggu anggaran, langkah awal yang bisa dilakukan yakni melakukan gotong royong membersihkan saluran drainase, sehingga bisa mengantisipasi meluapnya air ke badan jalan atau ke titik lokasi bahu jalan yang jebol,” sebut Ketut Suastika.
Menurut politisi PDIP ini jika menunggu anggaran perbaikan dari APBD proses sangat panjang yakni hingga 2,5 tahun. Dimana 1 tahun untuk perencanaan dan 1 tahun lagi untuk pengerjaan serta 6 bulan masa pemeliharaan.
Pihaknya tidak menampik jika perbaikan bahu jalan yang jebol tersebut belum pernah dianggarkan di APBD, padahal kerusakan telah terjadi sejak tahun 2019.
”Mungkin karena kerusakan bertambah parah, maka baru sekarang menjadi skala prioritas untuk perbaikan butuh anggaran Rp 1,5 miliar,” ujar Ketut Suastika.
Disinggung apakah untuk perbaikan akan diusulkan ke BPBD provinsi, kata Ketut Suastika, rencana ke arah tersebut memang ada, apalagi BPBD provinsi memiliki anggaran dana bencana.
”Kami sarankan instansi terkait agar segera berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk penanganan jalan tersebut,” jelasnya. (750)
