BANGLI | patrolipost.com – Ketua DPRD Kabupaten Bangli I Ketut Suastika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengevaluasi dan melakukann penataan ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai penting agar penempatan pegawai sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah.
Politisi PDIP ini menyoroti masih adanya ketimpangan distribusi sumber daya manusia (SDM) di sejumlah OPD. Menurutnya, ada dinas yang memiliki pegawai melimpah namun program dan anggarannya minim. Sebaliknya, terdapat pula OPD dengan beban program besar yang justru kekurangan tenaga penunjang.
“Pemerintah daerah harus memikirkan beban kerja. Di mana ada beban kerja tinggi, segera arahkan SDM ke sana untuk mendukungnya. Jangan sampai di satu tempat pegawainya besar tapi tidak ada programnya. Sementara di tempat lain anggarannya besar namun kekurangan pegawai,” ujar Suastika, Rabu (2/9/2026).
Ia membeberkan kondisi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli. Berdasarkan data evaluasi internal, pagu anggaran di dinas tersebut mencapai Rp 5,7 miliar. Rincianya, untuk belanja pegawai Rp 5 miliar. Sementara alokasi anggaran program dan penunjang operasionalnya hanya berkisar Rp 700 juta.
Ketimpangan serupa juga disinggungnya terkait pengelolaan unit usaha/UKM pengolahan kopi di wilayah Desa Catur, Kintamani dibawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Ia menyebut belanja pegawai untuk unit tersebut mencapai sekitar Rp170 juta hingga Rp180 juta per tahun. Sedangkan target pendapatan yang dihasilkan hanya sekitar Rp20 juta per tahun.
“Antara SDM yang ada di situ, gajinya, dengan pendapatan yang dihasilkan sangat jauh dan tidak seimbang. Hal-hal seperti ini yang harus dibenahi,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini belanja pegawai di Kabupaten Bangli telah menyerap porsi anggaran yang cukup besar, yakni mencapai sekitar 44 persen dari total APBD. Oleh karena itu, efisiensi dan optimalisasi kinerja ASN harus menjadi perhatian serius. Untuk itu, Suastika mendorong Bagian Organisasi Setda Bangli bersinergi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) serta seluruh pimpinan OPD untuk terus meng-update data kebutuhan tenaga kerja.
Mutasi atau pergeseran pegawai secara berkala menurutnya harus mulai rutin dilakukan setiap tahun sesuai kebutuhan masing-masing OPD.
“Kuncinya ada di Bagian Organisasi sebagai pemikir analisis beban kerja, lalu pelaksana penempatannya di BKDPSDM. Pegawai harus ditempatkan di posisi yang tepat agar bisa menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat Bangli, khususnya pada OPD penghasil dan unit pelayanan publik,” kata Suastika. (750)
