JAKARTA | patrolipost.com – Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan RI No S-1023/MK.02/2024 tentang penghematan anggaran perjalanan dinas pejabat dan menteri mulai dirasakan sejumlah hotel di berbagai daerah. Agenda pemerintahan di daerah dibatalkan, padahal rata-rata pendapatan hotel 40 persen berasal dari kegiatan pemerintahan.
Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan pihaknya telah menerima laporan pembatalan kegiatan pemerintah dari sejumlah hotel di daerah.
Kebijakan penghematan perjalanan dinas untuk menteri dan pejabat tertuang dalam SE Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati tertanggal 7 November 2024. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kementerian dan lembaga seperti kejaksaan dan kepolisian diminta memangkas anggaran perjalanan dinas masing-masing minimal 50 persen.
Maulana mengatakan setelah instruksi itu terbit, pembatalan agenda pemerintahan mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
“Yang saya sudah dengar (pembatalan) itu salah satunya dari Jawa Barat. Kemarin saya juga dengar dari Makassar. Ada beberapa daerah lain yang juga ikut melaporkan,” kata dia dikutip dari Tempo, Minggu (10/11/2024).
Menurut Maulana, dampaknya bakal besar, karena pemangkasan anggaran ditarget minimal 50 persen. Selama ini, Yusran menambahkan, kontribusi agenda pemerintah terhadap pendapatan hotel bisa mencapai 40 persen. Bahkan ada yang lebih, bisa sampai 60 persen.
Agenda pemerintah di hotel-hotel daerah biasanya mulai ramai pada kuartal II atau sejak April. Terus meningkat hingga kuartal IV November. Peningkatan ini sesuai dengan pola anggaran pemerintah yang puncaknya biasanya terjadi pada akhir tahun.
Dengan adanya edaran resmi efisiensi anggaran perjalanan dinas, Maulana menduga masih akan ada laporan lagi banyak hotel. Khususnya di daerah yang sangat bergantung pada kegiatan pemerintah pusat karena bukan berada di kawasan pariwisata.
Pembatalan ini berdampak pada proyeksi pendapatan hotel selama setahun. Pengusaha sudah menghitung keuntungan, karena agenda pemerintah kebanyakan tak mendadak. Ada banyak yang sudah melakukan reservasi di awal dan sudah ada kesepakatan atau deal antara penyelenggara dan pihak hotel.
“Kami berharap (pembatalan) tidak terjadi pada saat tutup tahun agar tak banyak impact-nya terhadap di semua sektor,” ujarnya lagi.
PHRI mendukung efisiensi anggaran pemerintah, namun pembatasan perjalanan dinas dianggap dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Bagi hotel, Maulana berujar, efeknya terhadap tenaga kerja. Sedangkan sektor lain yang bakal kena imbasnya adalah usaha makanan minuman dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM.
Pendapatan Tambahan
Sementara itu Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyebut langkah efisiensi perjalanan dinas (Perdinas) memang seharusnya sudah dilakukan. Ia mengungkap selama ini banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadikan perdinas sebagai pendapatan tambahan.
“Selama ini, perjalanan dinas ASN merupakan salah satu pengeluaran yang besar. Seringkali perdinas dianggap hanya sebagai tambahan pendapatan bagi ASN, tanpa mendapatkan hasil yang sesuai,” jelasnya, dikutip dari Kumparan.
Pemangkasan anggaran perdinas juga dipandang sebagai suatu langkah yang dapat membuat program prioritas diutamakan.
“Pemotongan ini akan membuat program prioritas akan diutamakan. Sekaligus sebagai pengubah paradigma bahwa money follow program di mana ada efisiensi anggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan sebuah program,” kata Nailul lebih lanjut.
Sedangkan, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet melihat untuk melakukan pertemuan atau rapat memang sudah ada teknologi pertemuan virtual, namun hal tersebut tidak dapat menggantikan pertemuan langsung sepenuhnya. Maka, perlu ada skala prioritas dalam aturan perdinas.
“Perlu menggarisbawahi bahwa tidak semua perjalanan dinas dapat digantikan dengan pertemuan virtual. Ada beberapa agenda krusial yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti inspeksi lapangan, penanganan krisis, atau negosiasi penting yang memerlukan interaksi langsung. Oleh karena itu, pemangkasan 50 persen harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan skala prioritas yang jelas,” ungkapnya.
Efektivitas dari pemangkasan perdinas juga bergantung pada implementasi dari kebijakan tersebut. Yusuf menilai perlu ada proses monitoring yang ketat agar pemangkasan dilakukan pada perdinas yang memang dapat disubstitusi dengan metode lain.
“Lebih jauh lagi, saya melihat bahwa keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi yang tepat. Diperlukan sistem monitoring yang ketat untuk memastikan bahwa pemangkasan benar-benar dilakukan pada perjalanan dinas yang dapat disubstitusi dengan metode lain,” lanjut Yusuf. (*/807)
