BANGLI | patrolipost.com – Rencana Bupati Bangli I Made Gianyar melakukan mutasi dalam waktu dekat ini mendapat apresiasi dari kalangan anggota DPRD Bangli. Para wakil rakyat mendukung percepatan dilakukan mutasi, namun harus streil dari kepentingan politik mengingat dalam waktu dekat akan dilangsungkan hajatan Pilkada.
Anggota DPRD Bangli, Dewa Suamba Adnyana mengatakan sangat mendukung langkah startegis bupati akan segera menggulirkan mutasi pejabat. Alasanya banyak jabatan yang lowong di beberapa OPD, baik itu dari tingkatan kepala dinas, kepala bagian dan jajarannya.
“Jabatan kepala dinas yang kosong karena pejabat pensiun sebanyak 6 orang, sedangkan di akhir tahun ini ada beberapa kepala dinas pensiun,” ujar politisi dari PDIP ini, Selasa (26/11).
Lanjutnya jika pengisian jabatan yang lowong diisi seorang pejabat pelaksana tugas (Plt) dipastikan kinerjanya tidak maksimal atau kurang fokus. Yang mana satu pejabat memegang dua tanggungjawab dan sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap pelayanan publik.
“Berkaca dari realita birokrasi yang ada kami mendukung bupati segera melakukan mutasi yang sudah beberpa kali sempat tertunda,” tegas pria asal Desa Abuan, Kecamatan Susut ini.
Kata Dewa Suamba, walaupun untuk pengisian jabatan khususnya untuk elson II telah dilakukan seleksi, maka untuk penempatanya harus profisional berdasarkan kompentensi di bidangnya. “Jangan sampai kompetensinya di bidang pertanian justru ditempatkan di dinas pendidikan jadinya nggak nyambung, pejabat yang baru pasti masih meraba-raba apa yang harus dikerjakan,” harapnya.
Selain itu pebajat yang ditunjuk menahkodai khususnya untuk OPD penghasil haruslah orang- orang yang kaya inovasi, kaitannya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Mereka harus memilki visi bagimana caranya menggali potensi daerah, bukannya tugasnya melanjutkan warisan pejabat sebelumnya,” sebut mantan pengacara ini.
Dewa Sumba menambahkan, memang mutasi tidak bisa dilepaskan dari isu kepentingan politik, apalagi akan memasuki tahun politik (Pilkada). Menurutnya pemerintah secara tegas melarang ASN ikut terjebak dalam kegiatan politik praktis.
“Di salah satu sisi ASN punya hak politik dan itu sifatnya ke ranah pribadi, tapi jika kaitannya berhubungan dengan kepemerintahan harus netral,” tegasnya, seraya menambahkan ada sanksi yang diberikan jika diketahui oknum ASN sampai terjun kegiatan politik praktis.
Pihaknya berharap dalam mutasi nanti lahir pejabat yang benar-benar memiliki semangat kerja yang bagus jauh dari kepentingan politik dan memiliki orientasi bagaimana memajukan Bangli ke depannya.
“Jika sampai ranah politik masuk, maka bukanya kemajuan yang didapat tapi justru sebaliknya kemunduran di dunia birokrasi,” tutup Dewa Suamba Adnyana. (750)
