BANGLI | patrolipost.com – Rapat gabungan DPRD Bangli dengan jajaran eksekutif berjalan memanas pada Jumat (7/8/2026). Pasalnya, sebagian besar dana hibah yang notabene merupakan pokok pikiran Dewan hasil dari penyerapan usulan warga saat melakukan reses tidak kunjung cair.
Rapat yang digelar secara tertutup itu dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika dan dihadiri Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika membenarkan sejumlah anggota Dewan mempertanyakan lambatnya pencairan hibah. Menurutnya, dari total alokasi untuk hibah sekitar Rp15 miliar, hampir 90 persen belum dicairkan.
Kata Suastika atas kondisi ini membuat anggota DPRD kerap menjadi sasaran pertanyaan masyarakat yang mengajukan hibah.
“Banyak warga meminta kepastian kapan bantuan itu akan dicairkan.,” ujarnya.
Sementara berkaca dari hasil rapat, politisi PDI-P ini mengungkapkan keterlambatan pencairan hibah karena kondisi pendapatan asli daerah (PAD) yang masih tidak baik-baik saja. Hal ini membuat pemerintah harus selektif dalam mengalokasikan anggaran.
“Persoalan belum cair hibah karena anggaran belum tersedia,” tegasnya.
Menyikapi realita ini DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menggenjot PAD. Hal ini penting agar seluruh program yang telah tertuang dalam APBD dapat direalisasikan sesuai perencanaan, termasuk penyaluran hibah kepada masyarakat.
“Eksekutif sebagai pelaksana harus menggenjot PAD dan bekerja keras sehingga pelaksanaan APBD bisa berjalan secara konsisten,” sebut Suastika.
Kata Suastika DPRD akan kembali menggelar rapat lanjutan bersama eksekutif untuk mengevaluasi upaya peningkatan PAD sebagai langkah mempercepat realisasi berbagai program daerah, termasuk pencairan hibah.
Sementara Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra membenarkan pencairan hibah menjadi pembahasan serius. Namun menurutnya perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tidak dimaknai sebagai suasana yang memanas.
“Semua punya karakter masing-masing. Ada yang keras, tapi keras jangan diartikan memanas,” ujarnya.
Menurut Riana, masukan dari anggota Dewan merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pihak eksekutif memandang masukan tersebut sebagai hal yang wajar.
Pihaknya tidak menampik jika masih ada dana hibah yang belum dicairkan. Hanya saja, ia tidak merinci besaran hibah yang sudah maupun yang belum disalurkan, termasuk total dana hibah yang dirancang tahun ini.
“Pokoknya ada yang sudah cair dan ada juga yang belum cair,” ungkap Riana Putra. (750)
