SINGARAJA | patrolipost.com – Pembahasan anggaran pembiayaan melalui APBD tahun anggaran 2022 mulai dibahas DPRD Buleleng. Dalam rapat pimpinan, Ketua Komisi, Badan Anggaran DPRD dan Tim Ahli DPRD Buleleng dengan agenda Pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2022 dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna SH dibahas sejumlah persoalan. Diantaranya, soal kenaikan anggaran RSUD Kabupaten Buleleng sebesar 24 persen pada tahun 2022.
Gede Supriatna mengatakan, kenaikan anggaran RSUD Kabupaten Buleleng sebesar 24 persen harus jelas untuk apa saja anggaran tersebut. Terlebih dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti adanya usulan untuk jaringan kesehatan masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar dalam jaringan kesehatan pemerintah.
“Kami berharap, dalam rancangan KUA PPAS untuk tahun 2022 dalam bidang kesehatan terutama di RSUD Buleleng bisa memasang anggaran kesehatan buat masyarakat kurang mampu. Program ini sangat diperlukan agar masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan tidak memiliki fasilitas kesehatan bisa berobat ke RSUD tanpa harus membayar dan dana yang digunakan dari program cadangan kesehatan masyarakat kurang mampu tersebut,” jelas politisi yang akrab disapa Supit ini.
Paling tidak, menurutnya, sesuai permintaan Dewan tahun-tahun sebelumnya kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk membuatkan program penyediaan dana bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki fasilitas kesehatan atau fasilitas kesehatan yang dimiliki bermasalah.
”Akan bisa menggunakan dana persediaan ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” imbuhnya.
Selain itu, dalam pembahasan internal ini juga merumuskan program-program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian tahun 2022. Seperti memperdayakan sektor pertanian, pariwisata dan lainnya.
Menurut Putu Swastika, juru bicara Komisi IV, dalam rancangan anggaran tahun 2022 kenaikan anggaran di RSUD Buleleng sangat signifikan sebesar 24 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini perlu penjelasan lebih detil terkait anggaran yang dicantumkan dalam KUA dan PPAS tahun 2022.
”Jangan sampai anggarannya naik, tetapi ada masyakat miskin yang meninggal masih dikenakan biaya pengangkutan jenazah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I Gede Odhy Busana SH meminta agar eksekutif memperluas jaringan sinyal internet agar bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat di Buleleng. Hal ini akan berdampak pada perputaran roda ekonomi dari desa secara online. Sedangkan, oleh Ketut Wirsana SH dari Komisi II mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan program ketahanan pangan dengan menambah anggaran pada program tersebut. Dengan adanya penambahan anggaran pada program ketahanan pangan akan bisa meningkatkan gairah pertanian di tingkat petani.
”Penambahan anggaran pada program ketahanan pangan diharapkan para petani bisa sejahtera dan ketersediaan pangan di Kabupaten Buleleng bisa tercukupi,” ujarnya.
Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi III Luh Marleni. Ia meminta agar potensi pajak dimaksimalkan untuk penguatan anggaran APBD 2022. Jika maksimal akan bisa maksimal dalam penambahan PAD Kabupaten Buleleng akan lebih banyak program yang bisa dibuat untuk masyarakat Buleleng. (625)
