JAKARTA | patrolipost.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas resmikan 10 Mal Pelayanan Publik (MPP). Kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik. MPP Kabupaten Manggarai Timur adalah satu dari 10 kabupaten yang MPP nya diresmikan secara langsung Menpan RB di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Peresmian MPP tersebut sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa seluruh kabupaten/kota di Indonesia diharapkan segera menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Bupati Manggarai Timur Agas Andreas SH MHum hadir secara langsung pada acara peresmian tersebut bersama Bupati/Walikota dari 10 Kabupaten/Kota lainnya yang MPP nya diresmikan yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lebak, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Sekadau, Kota Palangkaraya, Kota Kupang, Kabupaten Morowali, serta Kabupaten Bone.
Bupati Agas andreas melalui Sekretaris Daerah Manggarai Timur Ir Boni Hasudungan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua organisasi penyelenggara pelayanan yang telah bersinergi dalam mempersiapkan dan menghadirkan MPP Manggarai Timur.
“Dengan diresmikannya MPP Manggarai Timur hari ini oleh Menpan RB diharapkan akan memberi kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Matim, terutama dalam mengakses dokumen perizinan dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk membuka usaha,” ungkapnya.
Menurut Sekda Boni, iklim investasi yang baik dengan semakin mudahnya pengurusan dokumen diharapkan juga akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk berinvestasi. Kemudahan ini pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini tentunya sejalan dengan tagline Manggarai Timur yaitu ‘Melangkah Lebih Cepat’.
Kepala Biro Organisasi Provinsi NTT Dra Flouri Rita Wuisan MM juga menyampaikan apresiasinya untuk Kabupaten Manggarai Timur dan Kota Kupang atas diresmikannya MPP.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan proviciat dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Pemerintah Kota Kupang yang telah menyelenggarakan MPP dan hari ini telah diresmikan secara serentak bersama daerah lainnya. Kami mendorong Pemda lainnya untuk melakukan percepatan penyelenggaraan MPP dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di NTT,” kata Flouri.
Sebelumnya telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan semua stake holder, pimpinan instansi vertical dan pimpinan BUMN terkait pembentukan MPP di Manggarai Timur pada Senin 25 September 2023.
PKS dimaksud berisi komitmen bersama untuk memberikan pelayanan sinergis dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik. Juga komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat, mudah terjangkau, transparan dan akuntabel.
MPP Manggarai Timur yang akan beroperasi di gedung Sentra IKM Rana Tonjong Borong, didukung oleh 15 organisasi penyelenggara layanan yang terdiri dari instansi vertical, BUMN, Perangkat Daerah dan UPTD.
Organisasi penyelenggara layanan dimaksud adalah: Kantor Pajak Pratama, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPOM, Kementerian Agama Kab. Manggarai Timur, PT Taspen, DPMPTSP, Dispenduk Capil, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesbangpol, UPTD SPAM dan Dinas Sosial. (pp04)
