SINGARAJA | patrolipost.com – Sebanyak 18 pimpinan partai politik (Parpol) sebagai partisipan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 menandatangani Deklarasi Damai Pemilu 2024. Penandatanganan itu dilakukan di Lobby Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, Selasa (29/08/2023).
Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buleleng serta sejumlah pimpinan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran proses pesta demokrasi.
Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan harapannya terhadap komitmen yang tulus dari semua pihak yang menandatangani deklarasi damai.
“Saya harap pernyataan yang telah ditandatangani bukan seremonial semata. Namun juga mempertegas sikap partai politik (parpol) peserta pemilu 2024 untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang bermartabat,” ujarnya.
Lihadnyana melanjutkan, pemilu merupakan sebuah pesta demokrasi. Pesta harus dilaksanakan dengan sukacita. Untuk bisa mencapai sukacita tersebut, seluruh pihak harus menghormati satu sama lain. Termasuk menghormati deklarasi damai yang telah diucapkan dan ditandatangani.
Lihadnyana juga menginginkan agar deklarasi yang ditandatangani tersebut untuk diperbanyak dan dipasang di masing-masing kantor parpol peserta pemilu 2024. Sehingga, tidak hanya ketua parpol saja yang mengetahui adanya deklarasi damai ini.
“Namun, seluruh anggota parpol tersebut juga mengetahui dan mematuhi deklarasi damai yang dibuat. Termasuk dipasang di kantor KPU dan Bawaslu. Bilamana perlu kita juga akan bantu memasangnya di tempat-tempat umum,” jelasnya.
Lihadnyana mengajak seluruh pihak untuk menempatkan Kabupaten Buleleng sebagai kepentingan yang utama. Tidak lagi memikirkan suatu golongan atau kelompok. Jika Kabupaten Buleleng dijaga dan ditempatkan sebagai kepentingan yang utama, maka bisa dipastikan pemilu 2024 akan berjalan dengan damai, berintegritas dan lancar.
“Kita harus saling menghormati. Lakukan dan ikuti pemilu 2024 dengan senyum dan kasih. Itu yang akan menjaga kita semua sehingga pemilu 2024 berjalan dengan aman, damai dan lancar,” ucap Lihadnyana yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini.
Soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Lihadnyana memastikan hal tersebut. Ini berkaitan dengan tugasnya sebagai Pj Bupati. Netralitas merupakan harga mati bagi ASN. Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga menegaskan tentang netralitas ASN pada pemilu 2024. Netralitas ASN menjadi yang utama untuk dilakukan dan dipastikan berjalan.
“Apabila ini tidak dilakukan, maka ketidaknetralan seorang ASN akan menjadi pemicu suatu konflik dalam pemilu nanti,” tandas Lihadnyana. (625)
