JAKARTA | patrolipost.com – Maraknya perempuan pekerja seks komersial (PSK) beroperasi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, membuat kaget banyak pihak.
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan kekhawatirannya atas fenomena ini melalui akun X miliknya, Selasa (8/7/2025).
“Wah, gawat. Apa ini karena efek dari susah nyari lapangan kerjaan kah? Atau karena faktor lain?” tanya analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar operasi penertiban sepanjang 2025, di seluruh wilayah kecamatan, termasuk di Kecamatan Sepaku, yang masuk wilayah IKN.
Dalam tiga kali operasi penertiban terakhir, khusus di wilayah Kecamatan Sepaku terjaring 64 perempuan diduga pelaku praktik prostitusi.
Berdasarkan keterangan Satpol PP, para PSK menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp 300 ribu per malam. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta.
Respons serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
“Waduh ini gawat, gawat, gawat,” kata Cak Imin usai rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Menurut Cak Imin yang juga menjabat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu, informasi tersebut harus dicek langsung kebenarannya sebab sangat mengkhawatirkan.
Kepala Otorita IKN Basuki Membantah
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan, IKN terbebas dari aktivitas pekerja seks komersial (PSK). Ia menyebut, aktivitas PSK ada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Basuki menyebut, dari Sepaku ke IKN terpaut jarak sekitar 3 kilometer. Ia menekankan, IKN terbebas dari aktivitas tersebut.
“Jadi memang bukan di IKN-nya, Bos. Kalau di IKN-nya enggak, itu di daerah Sepaku, di kecamatan Sepaku waktu itu yang sekarang sudah berkembang,” ungkap Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Basuki mengatakan, pihaknya telah melakukan patroli gabungan dengan pihak Kepolisian, Satpol PP, dan Deputi Pengendalian dan Pembangunan IKN. Dalam patroli tersebut, pihaknya membongkar delapan warung yang terindikasi menjadi tempat prostitusi.
“Deputi pengendalian pembangunan kami sendiri turun. Ada 8 warung yang kami selesaikan waktu itu,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, prostitusi online yang banyak diberitakan adalah berita lama yang diproduksi kembali. Basuki juga memastikan, delapan warung yang dibongkarnya tidak pindah tempat, pasalnya IKN dan aparat keamanan terus melakukan patroli di sekitar IKN.
“Kita operasi terus dengan Polres PPU, karena kami kan belum ada, belum buat (tim pengawas), Satpol PP PPU, deputi pengendalian pembangunan di IKN bergabung jadi tim terpadu,” ungkapnya.
Ia juga memastikan, tidak ada pekerja IKN yang mengakses jasa tersebut. Namun, ia tak dapat memastikan seluruh pekerja konstruksinya bersih dari prostitusi.
“Kalau ASN Otorita nggak ada. Tapi yang para pekerja konstruksi, tadi ada 20 ribu. Ya, saya tidak ber-prejudice clean semua, kan juga nggak,” ujar dia. (305/rmi/dtc)
