DENPASAR | patrolipost.com – Sejak ditetapkannya Ketut Lihadnyana selaku Pj. Bupati Buleleng banyak pihak berharap Buleleng segera bisa ditata dalam rangka mengejar berbagai ketertinggalan di bidang pembangunan selama 10 tahun terakhir ini. Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Nyomana Sugawa Korry, Sabtu (6/11/2022).
Sugawa Koory yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, mencermati selama 10 tahun terakhir berbagai bidang pembangunan yang dialami Kabupaten Buleleng dirasakan semakin tertinggal, dibandingkan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai kabupaten dan kota di Bali, apalagi capaian di tingkat provinsi.
Apa yang disampaikan Sugawa Korry bukan tanpa sebab, merujuk pada data statistik, capaian Indeks Pembangunan Manusia ( IPM), pada tahun 2011 Buleleng berada pada peringkat ke 5 (67,73) dibandingkan kabupaten dan kota di Bali, dibawah provinsi (70,87) dan pada tahun 2021 posisi Buleleng merosot keperingkat ke 6 (72,56) dan di bawah provinsi (75,69).Begitu pula kalau dilihat indikator PDRB per kapita, pada tahun 2011 Buleleng ada pada peringkat ke 5 (23 juta) dibawah provinsi (25,2 jt) dan thn 2021 ,Buleleng melorot ke peringkat 6 (27 juta), dibawah provinsi (32,9 juta). Tingkat pertumbuhan ekonomi Buleleng tahun 2021 berada diperingkat ke 4 (6,78) tetapi tahun 2019 (sebelum Covid-19) berada pada peringkat ke 6 (5,51) dan pada saat Covid-19 tahun 2021 Buleleng berada peringkat ke 3 pertumbuhan ekonomi minus terbesar ( -0,91). Selanjutnya, apabila dilihat dari tingkat indeks keparahan kemiskinan, tahun 2011 Buleleng berada pada peringkat ke 5 ( 0,11) tingkat keparahan kemiskinan dan tahun 2021, naik menjadi peringkat ke 3 ( 0,14) tingkat keparahan kemiskinan.
Dari berbagai indikator pembangunan tersebut, Buleleng kedepan perlu berbenah dengan lebih serius dan sungguh-sungguh agar jangan semakin jauh tertinggal dibandingkan kabupaten dan kota di Bali.
“Kami selaku masyarakat Buleleng menaruh harapan besar kepada pejabat bupati yang telah ditetapkan. Dengan berbagai pengalaman beliau di birokrasi, diharapkan segera dilakukan penataan dan meletakkan dasar-dasar kebijakan untuk kemajuan Buleleng agar baik dan lebih cepat lagi,” ucap Sugawa Korry.
Kebijakan pj bupati menata SDM dan perangkat organisasi pemerintahan, kita dukung sepenuhnya, termasuk upaya pemberian hak-hak perangkat desa tepat waktu (Januari 2023), menata orientasi pembangunan berbasis kearifan lokal dan potensi wilayah Buleleng, perlu segera ditindak lanjuti, serta penataan pembangunan yang belum tepat arah, untuk dibenahi, seperti pembangunan pasar nanyuasri, dimana pemamfaatannya belum maksimal, terutama untuk para umkm .
“Perhatian terhadap sektor pertanian, perikanan, peternakan sangat relevan dengan potensi Buleleng kedepan. Khusus untuk sektor pariwisata, agar pariwisata berbasis pariwisata kerakyatan lebih mendapat perhatian,” pungkas politis asal Buleleng, ini. (wie)
