BANGLI | patrolipost.com – Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun (PAT) pelajaran 2021/2022 khusus sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bangli tidak bisa dilakukan secara serentak. Diduga penyebab tidak bisa dilaksanakan secara serentak karena persoalan teknis dalam pengadaan soal yang belakangan diketahui diambil alih oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bangli.
Baru dua kecamatan yang bisa melaksanakan PAT yakni Kecamatan Susut dan Kintamani. Sedangkan SD di Kecamatan Bangli dan Tembuku pelaksanaan PAT terpaksa diundur.
Kepala Disdikpora Bangli, Komang Pariarta saat dikonfirmasi tidak menampik pelaksanaan PAT untuk tingkat SD di dua kecamatan, Bangli dan Tembuku diundur. “Yang jelas untuk SD di Kecamatan Susut dan Kintamani hari ini dimulai. Sedangkan untuk SD di Kecamatan Tembuku dan Bangli mulai tanggal 20 Mei nanti. Sementara untuk SMP serentak sekarang,” sebutnya, Selasa (17/5/2022).
Disinggung penyebab pelaksanaan PAT untuk tingkat SD tidak bisa serentak, kata Komang Pariarta karena masalah penilaian akhir tahun adalah otonomi sekolah sepanjang tidak mengurangi waktu efektif sekolah.
“Artinya tidak ada penyeragaman. Itu tidak harus. Itu merupakan kewenangan sekolah. Kemungkinan masih mencari dewasa baiknya atau gimana, itu memang aturannya betul-betul diserahkan kepada sekolah, tentang perencanaan dan pelaksanaanya dilakukan semua oleh sekolah,” ungkapnya.
Sementara saat ditanya terkait dugaan lantaran lembar soalnya yang memang belum tersedia, pihaknya justru membantah. “Bukan masalah soal yang belum tersedia. Melainkan karena memang direncanakan tanggal sekian. Karena untuk melakukan sesuatu kan memang harus ada kesiapan terkait perangkat soal, kesiapan guru dan waktunya juga. Intinya, kegiatan sekolah itu memang diatur oleh sekolah masing-masing,” ungkapnya.
Sementara sesuai informasi yang berhasil dihimpun, sejatinya pelaksanaan PAT untuk SD dan SMP di Kabupaten Bangli akan berlangsung mulai tanggal 17 Mei kemarin. Sementara molornya pelaksanaan PAT untuk di SD diketahui lantaran adanya keterlambatan proses percetakan pengadaan soal. Sebab, tahun ini pengadaan soal untuk SD maupun SMP diarahkan oleh Disdikpora Bangli. Sementara tahun sebelumnya, pengadaan soal SD dihandle oleh K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan SMP dihandle oleh MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah). (750)
