JAKARTA | patrolipost.com – Ratusan personel TNI yang ditugaskan mencari pilot Susi Air Philip Mehrtens telah tiba di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Mereka akan ditempatkan di wilayah Papua Pegunungan, disebar di beberapa pos yang ada di wilayah tersebut.
Tapi, Dankolakops TNI Operasi Pencarian Pilot Susi Air Brigjen TNI J.O. Sembiring memastikan bahwa 900 personel Pasukan Satgas Pamtas dari Kewilayahan Yonif 721/MKS dan Yon itu untuk mengganti pasukan yang lebih dulu bertugas. ”Perlu digarisbawahi, kita dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air tidak menambah pasukan, tapi mengganti pasukan,” katanya.
Pergantian pasukan tersebut ditandai dengan upacara penerimaan di Lapangan Pancasila, Rindam XVII/Cenderawasih, Sabtu (15/4) lalu. ”Mereka (pasukan) nanti melakukan kegiatan teritorial maupun kegiatan taktis tempur lainnya,” ujar Sembiring.
Pasukan tersebut, lanjut dia, juga akan ditugaskan untuk menutup dan mencegah kelompok yang berupaya menghambat kegiatan aparat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. ”Secara pasti, mereka nanti ditempatkan di Lanny Jaya, Yalimo Mamteng, dan Mamberamo Raya,” jelasnya.
Sementara itu, untuk menyelesaikan beberapa kasus yang terjadi di Papua, tim Komnas HAM Perwakilan Papua yang dipimpin Frits B. Ramandey bertemu dengan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa (14/4).
Dalam pertemuan tersebut, Frits Ramandey didampingi Melchior Weruin, Livand Breemer, Yohana Tukayo, dan M. Ridwan Herdika. Dalam pertemuan dengan Kapolda, tiga agenda utama yang dibahas adalah kasus penyanderaan pilot Susi Air Philip Mehrtens, kasus kerusuhan di Wamena pada 23 Februari, dan kasus kekerasan di Dogiyai.
Frits menyampaikan bahwa lebih dari dua bulan dilakukan berbagai upaya untuk pembebasan pilot Susi Air, tapi belum berhasil. ”Saat ini justru beredar sebuah video yang di dalamnya berisi permintaan Sebby Sambom, Jubir TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka), kepada saya bersama tim Komnas HAM Papua untuk melakukan pemantauan kondisi HAM di daerah Nduga. Juga meminta penarikan pasukan TNI dan Polri,” terang Frits.
Selain itu, kata Frits, TPNPB-OPM bersedia membebaskan pilot melalui jalur diplomasi. Karena itu, dia meminta Kapolda Papua agar operasi pembebasan pilot dilakukan dengan mengutamakan negosiasi demi keselamatan jiwanya.
”Mengingat ada ancaman serius terhadap hak hidup sandera dan dampak lainnya yang mengganggu hak atas rasa aman warga,” ungkapnya.
Frits juga meminta Kapolda Papua agar memberikan perhatian serius dalam upaya penegakan hukum untuk kasus kerusuhan di Wamena dan Dogiyai. Dalam pertemuan tersebut, kata Frits, Kapolda Papua M. Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyampaikan bahwa upaya penegakan hukum terus dilakukan hingga saat ini.
”Pihak kepolisian bersama TNI mengedepankan upaya negosiasi sesuai arahan presiden. Juga melalui upaya penindakan yang terukur. Kapolda Papua mempersilakan Komnas HAM melakukan upaya komunikasi dan negosiasi untuk pembebasan pilot sesuai prinsip-prinsip dan standar HAM,” kata Frits menirukan ucapan Kapolda.
Sementara itu, Pangdam mempersilakan semua pihak, baik tokoh gereja, tokoh masyarakat, maupun tim Komnas HAM, agar ikut membantu melakukan berbagai upaya negosiasi. ”Kodam XVII/Cenderawasih mendukung setiap upaya yang dilakukan dengan tujuan utama keselamatan jiwa pilot tersebut,” ungkapnya. (305/jpc)
