BANGLI | patrolipist.com – Sejauh ini, pos Belanja Pegawai sangat banyak menyedot APBD Kabupaten Bangli. Bahkan dalam rancangan APBD Bangli tahun 2027, belanja pegawai dirancang mencapai 36 persen.
Padahal UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD) mewajibkan pemerintah daerah untuk membatasi alokasi belanja pegawai paling tinggi 30 persen. Untuk menyiasati hal tersebut, satu-satunya cara adalah dengan menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika ditemui usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Bangli tahun 2025, mengatakan berkaca dari realita tersebut eksekutif harus bisa meningkatkan PAD.
“Transfer daerah maupun Pusat juga harus ditingkatkan. Perlu kerja keras pemerintah daerah agar capaian 30 persen itu bisa tercapai,” ujarnya, Senin (29/6/2026).
Dalam hal ini, ditekankan Pemkab Bangli wajib menuju kemandirian. “Artinya, PAD harus kita dorong sesuai yang disarankan badan pemeriksa keuangan. PAD harus ditingkatkan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi,” jelas Suastika.
Diakui pula, sejauh ini sektor pariwisata masih sebagai unggulan penyumbang pundi-pundi terbesar bagi PAD Bangli.
“Untuk itu, pariwisata terus kita dorong untuk bagaimana bisa memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk lebih aktif membayar pihaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” sebut Politisi PDIP asal Desa Peninjoan, Tembuku ini.
Di sisi lain, Wabup Bangli Wayan Diar mengaku sudah berupaya agar tahun 2027, belanja pegawai bisa mencapai 30 persen sesuai amanah UU HKPD. “Mudah-mudahan bisa. Kalau tidak bisa, di beberapa tahapan harus disampaikan juga kepada pemerintah pusat. Jika pun mentok tidak bisa, poinnya pemerintah Bangli tidak akan melakukan PHK. Itu poinnya. Maka kami di Pemerintah Daerah tentu akan mempertahankan itu. Bagaimana teman-teman yang sudah menjadi abdi pemerintah kabupaten Bangli itu, tetap berjalan sesuai aturan yang terakhir ini. Kuncinya tidak akan ada PHK,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan langkah koordinasi lebih lanjut dengan pusat. (750)
