SINGARAJA | patrolipost.com – Kabupaten Buleleng sebentar lagi memiliki kantor pelayanan perizinan terpadu dengan sebutan Mall Pelayanan Publik (MPP). Setelah cukup lama dirancang rencana lokasi yang akan menempati gedung lantai tiga Pasar Banyuasri, Rabu 26/04/2023) dilakukan rapat presentasi oleh Komisi I dan Komisi II DPRD Buleleng.
Rapat presentasi yang menghadirkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng, I Made Kuta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng I Putu Adiptha Eka Putra berlangsung di Ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng, Rabu (26/4/2023).
Wakil Ketua Ketut Susila Umbara usai memimpin rapat mengatakan DPRD Buleleng sangat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan MPP di Kabupaten Buleleng sesuai dengan amanat Perpres No 89 Tahun 2021 tentang Mall Peyanan Publik dan Permenpan–RB Nomor 92 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis Mall Pelayanan Publik.
“MPP ini sangat dibutuhkan masyarakat Buleleng yang rencananya akan mempergunakan bangunan lantai III Pasar Banyuasri ini dari sisi letak sudah sangat strategis dan ini akan menimbulkan multiplier efek terhadap fungsi pasar itu sendiri,” katanya.
Sementara itu, terkait sisi regulasi terutama soal alih fungsi pasar menjadi kantor MPP, menurut Susila agar segera dipenuhi oleh pihak terkait.
”Regulasi alih fungsi dari pasar menjadi Mall Pelayanan Publik ini perlu dicermati, secara administrasi harus dilengkapi agar penganggarannya sesuai dengan ketentuan,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Buleleng I Made Kuta mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah koordinasi dengan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana dan PD Pasar dalam rangka mempercepat proses adminstrasi agar dapat segera dikeluarkan. Terlebih setelah bantuan BKK dari Gubernur Bali Wayan Koster sebesar Rp 8 miliar sudah digulirkan.
“Gubernur sudah memberikan anggaran untuk mewujudkan MPP tersebut dengan bantuan BKK sebesar Rp 8 miliar. Sebanyak Rp 4,5 miliar dan untuk prasarana lainnya sebesar Rp 3,5 miliar,” jelas Made Kuta.
Ia menyebut tahapan untuk mulai membangun sudah dilakukan dengan memperoleh izin dari Menpan RB serta proses lain terkait kerjasama antara OPD. Karena itu tahapan pembangunan akan dimulai dari bulan Mei – Agustus 2023.
”Bulan September 2023 kita sudah resmikan MPP tersebut. Yang terpenting keberadaan MPP tidak terganggu dengan aktivitas pasar itu sendiri seperti pasar tumpah misalnya,” tandas Kuta. (625)
