BORONG | patrolipost.com – Proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah (SAKIP RB) provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2021 telah rampung. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengumumkan hasil evaluasi tersebut Selasa, 5 April 2022 pukul 09.00 WIB.
“Penyerahan hasil evaluasi yang bernama SAKIP & RB AWARD 2021 dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya,” ujar Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto di Jakarta, Senin (4/4/2022).
Penyerahan hasil evaluasi ini merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memiliki hasil yang nyata, birokrasi terus berbenah menuju terciptanya good governance.
Dijelaskan, evaluasi reformasi birokrasi (RB) diselenggarakan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan di seluruh aspek birokrasi sehingga tujuan dari reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang ideal, bebas dari KKN, kapabel, dan mampu memberikan layanan prima pada masyarakat, bisa diwujudkan. Sementara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan untuk mengetahui apakah kementerian/lembaga/pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
“SAKIP itu tentang perencanaan yang baik, bagaimana menyusun sasaran kinerjanya, bagaimana merencanakan program kegiatannya, kemudian bagaimana penggunaan anggarannya. Jadi memang keseluruhan sistem,” terang Erwan.
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) tahun 2021 telah dimulai sejak 18 Agustus 2021. Terdapat tiga fokus utama pada proses penilaian SAKIP, RB, dan ZI tahun ini yakni, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi.
“Tahun ini tim evaluator akan melihat dengan seksama, tiga fokus evaluasi saat melakukan proses penilaian. Ketiga poin ini harus dicermati oleh instansi yang menjadi objek evaluasi,” ujar Erwan.
Erwan menjelaskan, pada poin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, evaluator akan mencari tahu bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif digunakan untuk sektor dan program yang berdampak pada sasaran prioritas saat ini, seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan. Refocusing program dan kegiatan yang sebelumnya kurang berdampak menjadi lebih berdampak langsung bagi masyarakat, juga menjadi salah satu unsur penting.
Lebih lanjut, pada poin penyederhanaan birokrasi akan dilihat bagaimana upaya perampingan struktur telah dilakukan sesuai kebutuhan dan tantangan organisasi di masa mendatang. Selain itu, tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi tersebut juga menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam penilaian.
“Dalam hal tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi, kita akan melihat bagaimana pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, penyesuian penjabaran atau cascading kinerja dari level pimpinan hingga individu, penyesuaian mekanisme kerja, dan juga proses bisnis,” imbuh Erwan.
Pada poin ketiga, inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi dijabarkan kedalam tiga isu yakni, inovasi dalam bidang pelayanan publik, inovasi dalam penegakan integritas, serta inovasi dalam tata kelola SDM. Inovasi dalam bidang pelayanan publik akan memastikan pelayanan tetap prima, mudah, cepat, tepat, dan delivered, serta adaptif di segala kondisi, termasuk kondisi pandemi.
Inovasi dalam penegakan integritas merupakan cara untuk melihat sejauh mana upaya objek evaluasi dalam menekan potensi penyalahgunaan integritas, seperti fraud dan KKN melalui penguatan three lines of defense pada instansi pemerintah dan pelibatan aktif masyarakat dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintah. Sementara, inovasi dalam tata kelola SDM merupakan jalan guna memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap produktif dan berkinerja melalui penyesuaian mekanisme kerja yang jelas dan akuntabel.
Akademisi Universitas Gadjah Mada ini juga menuturkan, secara keseluruhan evaluasi SAKIP, RB, dan ZI berperan sebagai assist dan assess. Assist merupakan upaya memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan zona integritas. Assess merupakan cara menilai dan mengukur perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan zona integritas.
“Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik. Kita akan bekerja sama, dan berkolaborasi, dan kami akan senang melayani Ibu/Bapak di instansi pemerintah untuk memastikan reformasi birokrasi sukses,” pungkas Erwan.
Sementara itu, hasil penilaian SAKIP 2021 untuk Kabupaten Manggarai Timur mendapat predikat B. Dengan hasil ini, Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan predikat dari tahun 2020 yang lalu yaitu predikat CC.
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Ir Boni Hasudungan menyampaikan apresiasi atas kerja keras dari semua pihak dan terima kasih atas arahan dari Bupati Manggarai Timur dan alm Bapak Wakil Bupati Manggarai Timur.
‘’Teringat saat penilaian oleh tim MENPANRB secara virtual tahun lalu kita presentasi satu persatu dipimpin oleh alm Bapak Wakil Bupati,” kenang Sekda Matim.
“Puji Tuhan hasil penilaian SAKIP 2021 Kabupaten Manggarai Timur mendapat predikat B. Terima kasih atas bimbingan dan arahan Bapak Bupati dan alm Bapak Wakil Bupati. Terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas Bapak Ibu semua. Ini hasil kerja kita besama,” ucap Sekda Boni.
Lebih lanjut Sekda Matim berharap agar ke depannya kita dapat meningkatkan kinerja kita agar meraih predikat yang lebih tinggi.
“Mari kita tingkatkan lagi kinerja kita untuk meraih predikat yang lebih tinggi. Bersama kita bisa,” tutup Sekda Matim.
Acara SAKIP & RB AWARD 2021 digelar secara daring dan luring dengan penerapan Protokol Kesehatan ketat. Sebanyak 44 perwakilan dari instansi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menerima penghargaan secara langsung.
Sementara instansi lainnya serta masyarakat dapat menyaksikan acara tersebut melalui kanal Youtube Kementerian PANRB dan rbkunwas. Penyerahan penghargaan tahun ini mengusung semangat “Synergy Together, Change For Better”. (pp04)
