LABUAN BAJO | patrolipost.com – Sejumlah asosiasi wisata di Labuan Bajo menyampaikan tanggapan terkait adanya penyesuaian tarif jasa wisata alam (jasa pemandu) di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) yang dilakukan Pengelola PT Flobamor. Kenaikan tarif dari semula Rp 120 Ribu menjadi Rp 400 dinilai terlalu tinggi, apalagi tidak dibarengi dengan perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) di lapangan.
Umumnya keluhan terhadap penyesuaian tarif jasa pemandu asosiasi wisata ini disebabkan oleh minimnya peningkatan kualitas sarpras yang ada dalam kawasan TN Komodo. Penyesuaian tarif dirasa belum berdampak pada kualitas sarpras yang ada.
Bonavantura perwakilan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) menanyakan tarif jasa pemandu di beberapa tempat wisata yang dalam angka penyesuaian menjadi sebesar Rp. 400.000 dari sebelumnya sebesar 120 ribu per wisatawan.
“Apakah Rp. 400.000 itu dibagi 200 ribu di Pulau Padar dan 200 ribu di Pulau Komodo, mohon penjelasannya Pak,” ungkap Bonavantura saat menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Penyesuaian Tarif Jasa Wisata Alam (Jasa Pemandu) di Loh Liang Pulau Komodo dan Padar Selatan Pulau Padar yang dilaksanakan di Hotel Grand Perundi, Labuan Bajo, Senin (11/12/2023) lalu.
Senada, Ketua DPD HPI NTT, Itho Pance mengatakan penyesuaian tarif Rp. 400.000 tersebut terlalu tinggi. Ia mengusulkan penyesuaian tarif berada pada nominal yang dapat dijangkau para pelaku wisata.
“Kalau menurut saya angka Rp. 400.000 itu terlalu tinggi, mungkin kita coba berlahan kalau selama ini di Rp. 120.000 saya usulkan di angka Rp. 150.000. Karena selama ini juga kita amati rangernya lumayan banyak dengan harga tiket seperti ini, dan kita pahami seperti biaya operasional dan lain-lain. Jadi usulan saya di angka Rp. 150.000,” ungkapnya.
Hal lain juga sampaikan oleh Getrudis Naus perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) menyebut tarif itu tidak bisa berlaku kalau fasilitas yang kita siapkan itu belum memadai itu persoalan.
“Kalau PT Flobamor melakukan peningkatan fasilitas itu, saya rasa semua pengusaha akan setuju dengan harga seperti itu,” ungkapnya.
Menurut Getrudis angka 400 ribu tersebut perlu dipertimbangkan secara matang mengingat travel agen telah memiliki kesepakatan dengan agen luar sampai tahun 2025 untuk tarif yang saat ini berlaku.
Untuk itu ia menginginkan penerapan tarif Rp. 400.000 itu perlu dipertimbangkan lagi. Artinya kerja dari travel agen itu tidak serta merta dia booking hari ini langsung jadi dan tahun 2024 itu sangat tidak mungkin untuk harganya naik.
“Saya rasa harga 150 ribu itu tadi terlalu tinggi kalau kita tetapkan di tahun 2024. Kami paham berapa orang ranger disana dan tentu ada kalkulasinya tetapi coba dipahami naiknya berapa, jangan sampai naiknya itu mencekik pelaku pariwisata,” ucapnya.
Senada juga disampaikan oleh Yakobus Stefanus perwakilan ASITA mengatakan persoalan tarif harus sesuai dengan fasilitas yang ada. Menurut Yakobus pemberlakuan tarif perlu dilakukan dialog lagi sehingga PT Flobamor bisa menyampaikan gambaran atau penjelasan terkait dengan adanya penyesuaian harga tersebut.
“Kemudian tentang pemberlakuannya perlu beberapa kali dialog supaya kita lebih mematangkan dan dari PT Flobamor bisa menyampaikan dari beberapa hal terkait dengan adanya penyesuaian harga tersebut,” ucapnya.
Sementara, Direktur Operasional PT Flobamor, Abner Runpah menanggapi usul saran dari perwakilan asosiasi wisata yang hadir terkait penyesuaian tarif di beberapa tempat pariwisata. Abner menjelaskan penyesuaian tarif di Pulau Padar dan Komodo itu masing-masing Rp. 400.000
“Konsep kami dalam penerapan tarif tersebut itu masing-masing di Pulau Padar Rp. 400.000 di Pulau Komodo juga demikian. Jadi kembali lagi kita perlu konsultasi publik seperti ini,” ungkapnya.
Abner menjelaskan tarif Rp. 120.000 per lima orang itu hanya mencukupi biaya operasional, sedang untuk biaya konservasi selama ini pihaknya meminta bantuan dari pihak lain yang ada di Kupang, Jakarta bahkan di luar negeri.
Dia menjelaskan, perbaikan fasilitas dan juga pelatihan terhadap naturalist guide warga Desa Komodo sebanyak 30 orang didapat dari CSR partner-partner di Jakarta sehingga gratis.
“Tentunya banyak orang peduli sebenarnya tetapi kepedulian mereka ini kan kita tidak bisa manfaatkan atau seolah-olah kita menjual Labuan Bajo, Pulau Komodo supaya orang kasih CSR tapi tidak begitu juga. Kalau kita sepakat Rp. 400.000 itu sisanya untuk konservasi, kira-kira seperti itu,” lanjutnya.
Ia juga mengatakan penyesuaian tarif ini tidak hanya meningkatkan pelayanan tetapi juga melestarikan, bekerja sama dengan BTNK melestarikan lingkungan. Sedangkan Konsultasi publik ini, kata dia untuk menyerap sebanyak mungkin kebutuhan atau keinginan dari masyarakat pelaku pariwisata.
“Kemudian terkait paket wisata yang sudah terjual sampai tahun 2025 tentunya kita memperhatikan semuanya itu,” pungkasnya. (334)
